jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan jajarannya untuk mempercepat penyelesaian kebijakan satu peta.
Hal itu disampaikannya dalam rapat terbatas kabinet yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran menteri Kabinet Kerja, di Kantor Presiden, Senin (5/2).
BACA JUGA: Bersarung, Jokowi dan Ketua Umum PPP naik pesawat ke Jatim
Percepatan perlu dilakukan karena pembangunan infrastruktur yang menjadi program kerja pemerintah, erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.
Untuk itu kebijakan satu peta penting agar diperoleh satu referensi geospasial dengan satu standar.
BACA JUGA: Jokowi Teringat Pertemuan Terakhir dengan Sys Ns
"Saya ingin mendengar laporan pelaksanaan implementasi di lapangan terkait wilayah mana saja yang sudah berhasil dibuatkan satu peta dan yang belum. Apa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan kebijakan satu peta ini," tegas Jokowi.
Dia mengingatkan bahwa kebijakan ini merupakan hal yang krusial untuk segera diimplementasikan.
BACA JUGA: Temui Jokowi, Dirut PLN Bantah Mau Naikkan TDL
Perbedaan data dan referensi geospasial selama ini dinilainya sering kali membuat proses penentuan kebijakan strategis menjadi sulit.
"Tumpang tindihnya peta dan perizinan justru menimbulkan konflik dan mengakibatkan terjadinya sengketa sehingga menghambat laju perekonomian di daerah. Seperti informasi yang saya terima, di pulau Kalimantan terdapat lebih kurang empat juta hektare kawasan hutan tumpang tindih dengan kawasan perkebunan," tutur suami Iriana tersebut.
Bila kebijakan ini segera dituntaskan, mantan gubernur DKI Jakarta itu meyakini mampu menyelesaikan beragam persoalan agraria yang sering muncul di lapangan.
Termasuk, mempercepat penyelesaian batas daerah di seluruh tanah air.
Pulau Kalimantan sendiri pada 2016 silam telah menjadi fokus dalam kebijakan satu peta.
Adapun pada 2017 kemarin, Jokowi meminta agar fokus perhatian diberikan kepada Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara.
"Sedangkan pada tahun 2018 ini kita akan fokus untuk menggarap kebijakan satu peta untuk Papua, Maluku, dan Jawa, sehingga tahun 2019 kebijakan satu peta bisa selesai secara keseluruhan," tegasnya.
Di sisi lain, Presiden meminta permasalahan yang saat ini masih ada di lapangan harus segera diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukan pemetaan.
Salah satunya ialah terkait dengan hak ulayat dan batas-batas desa.
"Saya minta segala permasalahan yang muncul di lapangan segera dicarikan solusinya, khususnya terkait peta tanah ulayat dan batas desa. Sehingga peta tunggal yang dihasilkan akan bisa memberikan kepastian dan bisa dijadikan pegangan kita bersama," tambah Jokowi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Ini Ada yang Keliru
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam