jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengerahkan aparat untuk mengawal Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law yang akan segera diserahkan pemerintah ke DPR.
Dalam pengarahannya di Rapat Terbatas (Ratas) membahas perkembangan penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (15/1), Jokowi memberikan tugas khusus pada pimpinan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Kejaksaan Agung.
BACA JUGA: Jokowi Targetkan Omnibus Law Tuntas Sebelum 100 Hari Kerja
"Saya juga minta nanti Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan dan Jaksa Agung ST Burhanudin untuk melakukan pendekatan kepada organisasi-organisasi yang terkait dengan RUU itu," kata Jokowi.
Namun demikian, Presiden ketujuh RI itu dalam arahannya tidak memerinci pendekatan seperti apa yang harus dilakukan Kapolri, KKabi maupun Jaksa Agung. Begitu juga organisasi-organisasi yang dia maksud.
BACA JUGA: Omnibus Law Memberikan Kepastian Kepada Pengusaha dan Pekerja
RUU Omnibus Law sendiri belakangan mendapat penolakan dari buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI.
Presiden KSPI Said Iqbal menganggap omnibus law tidak ramah terhadap nasib rakyat kecil khususnya kaum buruh. Terutama soal skema upah per jam yang dikhawatirkan meniadakan ketentuan upah minimum. (fat/jpnn)
BACA JUGA: Jadi Sorotan Publik, Ini Daftar Keluarga Jokowi yang Bakal Maju Pilkada
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam