jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Para Syndicate Virdika Rizky Utama menyatakan masyarakat tetap harus kritis meski Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang para menterinya berbicara penundaan pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurutnya, apa pun masih bisa terjadi di dalam politik.
BACA JUGA: Jokowi 3 Periode, Konon LBP Komandan Lapangan, PKB & Golkar Paling Loyal
"Masyarakat jangan cepat puas dengan pernyataan-pernyataan presiden tentang jangan bicarakan lagi penundaan pemilu atau amendemen," kata Virdika dalam diskusi daring bertajuk 'Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?' pada Jumat (8/4).
Dia menyebutkan paling tidak masyarakat terus melawan dengan menyuarakan kontra narasi penundaan pemilu.
BACA JUGA: Legislator PAN: Banyak Masalah di Negara Ketimbang Sibuk Urusi Penundaan Pemilu
Tak hanya itu, dia berpendapat jika Presiden Jokowi kembali menjabat, itu akan semakin mengentalkan polarisasi di tengah masyarakat.
"Paling tidak (masyarakat) menyiapkan diri kalau memang kemudian harus melakukan katakanlah demonstrasi," ucapnya.
BACA JUGA: Jokpro 2024 Dukung Penuh Sikap Presiden Jokowi Menolak Penundaan Pemilu
Virdika juga mengingatkan bahwa gagasan penundaan pemilu atau tiga periode ini akan menjadi catatan buruk bagi rezim yang sedang berkuasa.
"Di tengah instabilitas ekonomi, gelombang demonstrasi makin besar ini juga akan meruntuhkan ekonomi di era Jokowi," pungkasnya.(mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wiranto Beber 4 Alasan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tidak akan TerjadiÂ
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra