Jokowi Larang Kementerian maupun BUMN Beli Kapal ke Luar Negeri

Selasa, 23 Juni 2015 – 01:54 WIB
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) meninjau proyek pengerjaan kapal pesanan Pertamina di galangan kapal PT Anggrek Hitam, Kabil, Minggu (21/6). Sebelumnya, Jokowi membagikan 2.315 kartu sakti di Nongsa, Batam. foto: cecep mulyana / batampos / JPNN

jpnn.com - BATAM - Presiden Joko Widodo memberikan sinyal bakal memperkuat industri galangan kapal di Batam dengan memperbanyak pesanan dari dalam negeri. Bahkan presiden berjanji akan membangkitkan kembali Industri galangan kapal (shipyard) Batam yang sempat mati suri.

Menurut dia, industri galangan kapal di Batam tidak kalah, bahkan lebih baik dibandingkan dengan industri shipyard di negara lain. Hal ini disampaikan Jokowi saat mengunjungi proyek galangan kapal di PT Anggrek Hitam di Kabil, Batam, Minggu (21/6).

BACA JUGA: Industri Galangan Kapal Tunggu Janji Jokowi, Pengusaha : Jangan Hanya Omongan, Ya Pak!

"Saya tidak akan ragu lagi untuk memberikan proyek pesanan kapal itu pada saudara-saudara semua," kata presiden yang disambut tepuk tangan para pengusaha shipyard Batam yang hadir.

Presiden mengungkapkan pernah mengunjungi galangan kapal di Korea Selatan dalam kunjungan kenegaraan, beberapa waktu lalu. Dia mengaku sangat mengagumi industri shipyard di Negeri Ginseng itu. Namun, setelah mengunjungi galangan kapal di Batam, presiden berubah pikiran.

BACA JUGA: Negara Tetangga Tak Hargai Batas NKRI, Ini Saran untuk Pemerintah

"Setelah lihat di sini (Batam, red), saya lebih kagum," kata presiden.

Presiden mengaku terkejut kala mengetahui potensi galangan kapal di Batam yang telah tumbuh signifikan. 

BACA JUGA: Kedaulatan NKRI Dilanggar, Moeldoko Bakal Datangi Panglima Tentara Diraja Malaysia

Usai berkeliling di kawasan pembuatan kapal milik Anggrek Hitam yang saat itu tengah mengerjakan dua kapal tanker pesanan Pertamina berkapasitas 17,500 DWT, yakni MT Pattimura dan MT Parigi, presiden optimistis shipyard dalam negeri mampu mencukupi kebutuhan kapal nasional. Bahkan, siap bersaing dengan negara lain.

Untuk itu, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi melarang jajaran kementerian maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membeli kapal ke luar negeri. Presiden meminta instansi-instansi terkait agar memesan kapal dari industri galangan kapal dalam negeri demi menggenjot pengembangan industri shipyard di tanah air.

"Tidak boleh lagi pesan (kapal) ke luar (negeri)," tegas Jokowi.

Jokowi sangat serius dengan pernyataannya itu. Bahkan dia memastikan, saat kembali ke Jakarta ia akan segera menggelar rapat terbatas dengan jajaran kementerian seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

Tujuannya, kata Jokowi, tak lain untuk memastikan lembaga-lembaga tersebut hanya memesan kapal ke industri galangan kapal dalam negeri.

"Ngapain pesan keluar, kalau kita sendiri bisa membuatnya, karena kalau dibiarkan bisa jebol," jelas presiden di hadapan jajaran pengusaha shipyard Batam, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri, dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri.

Jokowi juga mengaku akan menyinkronkan daftar kebutuhan kapal dari pelbagai instansi dan perusahaan pelat merah dalam negeri dengan kemampuan industri shipyard Tanah Air dalam menyediakan kapal yang dibutuhkan. 

"Saya nanti minta list (daftar, red), akan saya klop-kan dengan kebutuhan selama lima tahun ke depan," kata Jokowi.

Namun presiden juga mengingatkan pentingnya menggunakan komponen lokal untuk industri shipyard. Saat ini, kata Mantan Wali Kota Solo itu, galangan kapal di Tanah Air masih dominan menggunakan komponen asing ketimbang komponen lokal. 

"Saya tahu komponen lokal baru 40 persen, tapi kan nanti bisa bertahap ditingkatkan," ujar presiden.

Disinggung tentang kemudahan atau insentif yang akan diberikan pemerintah pusat untuk industri shipyard Batam, presiden mengaku masih akan mengkaji lebih mendalam. Namun, ia menyebut salah satunya dari sektor pembiayaan atau finansial.

"Insentif keuangan finansial, saya akan bicarakan untuk industri galangan kapal demi untuk membangun industri maritim kita," katanya.

Sayangnya, presiden belum mau memerinci jenis insentif finansial yang akan diterapkan. Padahal, beberapa kebijakan yang mungkin dari sisi finansial seperti murahnya bunga pinjaman atau punjaman jangka panjang dapat diaplikasikan untuk menyokong pembiayaan industri ini.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan industri shipyard Batam telah mampu membuat hampir semua jenis kapal baik kapal penumpang, kapal barang hingga kapal penunjang kebutuhan militer dan pertahanan.

"Di Batam kan ada 106 perusahaan galangan kapal, ini kan besar sekali," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut Presiden, industri galangan kapal yang tumbuh pesat selaras dengan programnya untuk membangun poros tol laut. Program ini bertujuan merangkai konektivitas antarpulau dengan sistem kemaritiman yang andal, sehingga membuat distribusi barang antara satu daerah dengan yang lain kian mudah dan murah.

Pernyataan Presiden ini disambut baik Gubernur Kepri, M Sani. Gubernur meminta pemerintah pusat benar-benar mendorong instansi pemerintahan dan BUMN memesan kapal ke perusahaan dalam negeri, khususnya di Batam dan Kepri secara umum. 

"Pangsa pasar kita lokal dan internasional, agar tumbuh dan berkembang perlu didorong dengan pesanan dari dalam negeri agar (industri shipyard Batam) tidak layu sebelum berkembang," ujar Gubernur Sani di hadapan Presiden Jokowi.

Gubernur yakin, program kemaritiman yang tengah digalakkan Presiden Jokowi akan sukses jika ditopang dukungan semua pihak, termasuk mendongkrak pembuatan kapal di dalam negeri. (rna/ray)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Malaysia Provokatif soal Batas Negara, Indonesia Bisa Bikin Proton Tak Laku


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler