Jokowi Mania: Penolak IKN Nusantara Belum Move On dari 2019

Senin, 07 Februari 2022 – 21:35 WIB
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi untuk ibu kota negara atau IKN Nusantara. Foto: M Fathra Nazrul Islam/dokumentasi JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekjen DPP Jokowi Mania (JoMan) Akhmad Gojali Harahap tak khawatir dengan munculnya penolakan terhadap IKN Nusantara.

Menurut dia, para penolak itu adalah sebagian kecil masyarakat yang pada Pilpres 2019 mendukung calon lain.

BACA JUGA: Senator Jakarta Tak Rela Aset Pemerintah Jatuh ke Tangan Swasta setelah IKN Pindah

"Seluruh proses menuju pemindahan sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR sampai keluar UU. Maka, menerima dan melaksanakannya adalah menjadi keharusan. Karena, UU tersebut mengikat, termasuk pemerintahan setelah Jokowi nanti," kata Gojali di Jakarta, Senin (7/2).

Menurut Gojali Harahap, secara umum, ada beberapa faktor kenapa mereka menolak pemindahan ibu kota.

BACA JUGA: Kepala BIN: Perpindahan IKN Bakal Jadi Sejarah Baru Indonesia

Pertama, mereka lupa sejarah atau melupakan sejarah bahwa pada 1957, Presiden Soekarno sudah menggagas pemindahan ibu kota ke Palangka Raya.

Kemudian, pada 1997 Presiden Soeharto mengeluarkan Kepres Nomor 1 tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri yang dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.

BACA JUGA: Argumen Sudah Ada, DPR dan Pemerintah Siap Hadapi Uji Materi UU IKN

Lalu, pada 2013 Presiden Susilo Bambang Yudoyono menyodorkan skenario mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota dibangun benar-benar atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.

"Terakhir, pada 2019 Presiden Jokowi mengumumkan untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Prosesnya sudah lama dan tidak ujug-ujug," beber dia.

Kedua, lanjut Gojali, mereka adalah kelompok yang iri hati terhadap kesuksesan Jokowi memimpin republik ini.

Mereka tidak akan senang kalau Jokowi sukses dan meninggalkan legacy yang baik untuk dikenang oleh rakyat Indonesia di masa yang akan datang.

"Mereka adalah kelompok yang sampai sekarang belum move on dari Pilpres 2019. Selama ini tidak protes (pemindahan IKN), setelah disahkan kok malah protes. PKS yang sejak dari awal ikut dalam semua proses di DPR, ada notulennya, tiba-tiba setelah disahkan baru protes. Kan lucu bin aneh," tutur Gojali.

Lebih lanjut Gojali mengingatkan bahwa saat ini banyak warga Jakarta yang terserang stres karena kondisi ibu kota yang terus dilanda kemacetan dan banjir.

Belum lagi, tambahnya, urusan kualitas udara yang makin kotor dan berbagai permasalahan lingkungan lainnya.

"Sekarang saja Jakarta sudah begitu, apalagi sepuluh atau dua puluh tahun lagi. Maka pilihan yang tepat tentu memindahkan ibu kota. Saat ini, tidak ada jalan lain," tandas Gojali. (dil/jpnn)

Video Terpopuler Hari ini:

 

Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler