jpnn.com, PONOROGO - Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.500 sertifikat tanah kepada masyarakat di Ponorogo, Jawa Timur pada Jumat (4/1). Keseluruhan dokumen itu mencakup tanah masyarakat seluas 2.012.142 meter persegi yang tersebar di enam kecamatan.
Dalam arahannya, Jokowi meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk merampungkan target penerbitan bagi 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat di seluruh tanah air. Dia ingin masyarakat di Ponorogo dan di seluruh Indonesia dapat segera memiliki sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah yang dimiliki.
BACA JUGA: Jokowi Bagikan Ratusan Sertifikat Tanah Wakaf di Ponorogo
"Tadi Pak Menteri sampaikan di Ponorogo ini akan selesai di 2023. Yang janji Pak Menteri bukan saya. Pak Menteri itu nanti juga ngomong ke kantor BPN di bawahnya," kata Jokowi.
Sejumlah target sebelumnya telah ditetapkan pemerintah untuk mengejar hal itu. Bahkan, pada tahun awal pelaksanaan program, Jokowi langsung melipatgandakan output tahunan BPN hingga 10 kali lipat dari biasanya, yakni mencapai 5 juta sertifikat per tahun.
BACA JUGA: Ke Pasar Ngemplak, Jokowi Pastikan Harga Beras Stabil
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ponorogo Sugeng Muliosantoso awalnya kaget dengan target tersebut. "Yang jelas kaget. Sebelumnya enggak pernah kami dapat target sebanyak itu," ucapnya.
Ponorogo memiliki luas wilayah sekira 1.300 kilometer persegi. Dengan 21 kecamatan dan 307 desa yang ada di Kota Reog tersebut, BPN setempat melakukan pelayanan pertanahan bagi 636.487 bidang tanah yang ada.
BACA JUGA: Respons Presiden Jokowi soal Hoaks 7 Kontainer Surat Suara
Sugeng mengatakan, BPN Kabupaten Ponorogo biasanya hanya menerbitkan sertifikat bagi warganya sebanyak 200 hingga 300 per tahun. Tahun 2018 kemarin, daerahnya ditargetkan untuk dapat menerbitkan sertifikat bagi setidaknya 50.000 bidang tanah.
"Tapi alhamdulillah dengan didukung SDM dan dukungan pemerintah daerah akhirnya bisa kita laksanakan," ucapnya.
Target tersebut nyatanya bisa direalisasikan BPN Ponorogo hingga sebanyak 54.000 sertifikat pada tahun lalu. Hal tersebut hanya dapat dicapai dengan pembenahan di banyak sisi.
BPN setempat mencoba untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pelayanannya. Otomatisasi input ribuan data yuridis pemegang hak yang sangat memudahkan para pegawai BPN dapat terwujud dengan penerapan teknologi.
"Kita pakai GhostMouse, aplikasi yang bisa membantu memasukkan data subjek hak untuk dimasukkan di data fisik. Jadi begitu data sudah masuk kita klik sudah langsung terhubung dengan data-data fisik (tanah). Karena prinsipnya data fisik dan yuridis harus dihubungkan," jelas Sugeng.
Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berupa percepatan penerbitan sertifikat tanah kepada masyarakat juga telah mengubah pola kerja BPN dalam melayani masyarakat di seluruh Indonesia.
"Kalau dulu sebelum PTSL masyarakat yang aktif (mengurus sertifikat), jadi kita hanya menunggu. Bedanya sekarang ini kita yang jemput bola," tambahnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... FHK2I Masih Tunggu Kebijakan Populis dari Presiden Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi