jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Komisi Yudisial (KY) menjaga kehormatan hakim.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu juga meminta KY terus menyeleksi dan menyediakan hakim yang berintegritas dan dan profesional.
BACA JUGA: KY Siap Tampung Aduan Masyarakat terkait PKPU Alam Galaxy
“Komisi Yudisial harus memastikan setiap perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran hakim dapat diselesaikan semaksimal mungkin agar kewibawaan, kehormatan, dan keluhuran hakim serta kehormatan institusi peradilan selalu terjaga,” kata dia.
Jokowi menyampaikan itu saat memberikan sambutan secara virtual dalam penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/3).
BACA JUGA: PDIP Tolak Keras Apabila Jokowi Keluarkan Perppu Penundaan Pemilu
Menurut Jokowi, peran KY dalam reformasi peradilan juga sangat penting untuk memperkuat sistem serta penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Sebagai lembaga penyeimbang, kata dia, KY harus mampu melakukan fungsi pengawasan eksternal yang independen.
Eks gubernur DKI Jakarta itu juga menuturkan KY harus menjamin ketersediaan hakim agung, hakim ad hoc Mahkamah Agung, dan hakim lain melalui proses seleksi yang transparan dan profesional.
BACA JUGA: Hari Musik Nasional 2022, Presiden Jokowi Bilang Begini
“Komisi Yudisial juga harus memastikan calon hakim yang diusulkan ke DPR RI memiliki rekam jejak terpuji, berintegritas, dan kompeten, memiliki semangat dan komitmen tinggi untuk memerangi korupsi,” tutur dia.
Jokowi juga mengapresiasi upaya KY membangun budaya transparansi kepada masyarakat melalui penyampaian laporan tahunan. Transparansi tersebut juga menunjukkan keterbukaan terhadap masukan untuk kemajuan KY. “Transparansi, partisipasi, dan adaptasi adalah kunci dalam menghadapai tantangan yang makin berat,” ujar mantan wali kota Surakarta, itu.
Jokowi mengatakan harapan publik kepada institusi negara makin tinggi.
Oleh karena itu, KY juga dituntut melayani dan menjawab pemenuhan hak, serta kepentingan masyarakat mewujudkan independensi sistem peradilan.
“Karena itu, pemerintah mendukung setiap langkah yang ditempuh Komisi Yudisial untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dengan menerapkan dan terus mengembangkan pelayanan digital,” tambah dia.
Di sisi lain, Jokowi mengapresiasi upaya KY membangun kemitraan dengan MA dalam mencari keadilan bersama atas laporan dari masyarakat.
Menurutnya, kemitraan strategis antara KY dan MA merupakan kunci terjaganya muruah para hakim dalam memutus perkara agar mampu membatasi dan memutus ruang gerak mafia peradilan dan mafia-mafia lain yang selama ini merusak kepercayaan terhadap para hakim dan institusi peradilan dan melukai rasa keadilan masyarakat.
Dalam acara tersebut presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (tan/jpnn)
Redaktur : Boy
Reporter : Fathan Sinaga