jpnn.com, GARUT - Presiden Joko Widodo menjamin program dana desa sebagai salah satu program andalan pemerintah untuk membangun desa dan mengurangi ketimpangan masih berada pada jalur yang tepat dan dinilai tepat sasaran.
Namun, dirinya juga menyadari bahwa dalam pelaksanaannya dibutuhkan perbaikan sistem, prosedur, dan pengawasannya agar dana tersebut dapat lebih memajukan desa.
BACA JUGA: Jokowi Sepakat Perkuat Kerja Sama dengan Presiden Niger
"Kita tahu ada kurang lebih 900 kepala desa yang ditangkap karena dana desa. Tapi dari 74 ribu desa yang ada, bahwa ada yang 'belok' kita tidak tutup mata. Tetapi dari hasil survei yang kita lakukan, banyak juga yang tepat sasaran," kata Jokowi -sapaan Presiden.
Itu disampaikannya di Lapangan Olahraga Kerkoff, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (17/10).
BACA JUGA: Jelang Pernikahan, Kahiyang Ayu Mulai Hitung Mundur
Saat itu, mantan wali kota Surakarta tersebut mengatakan bahwa pemerintah tidak mungkin bisa mengawasi secara langsung semua penggunaan dana desa di 74 ribu desa.
Karena itu, dia mengajak masyarakat turut serta memelototi penggunaan dana desa yang telah diberikan pemerintah pusat.
BACA JUGA: 16 Provinsi Ikut Ajang Putera Puteri Maritim Indonesia 2017
"Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Tanggung jawab ada di desa, masyarakat juga harus ikut mengawasi dan mengontrol uang itu jadi barang apa," pintanya.
Kepada para kepala desa, Presiden meminta mereka melibatkan masyarakat dalam menentukan pemanfaatan dana desa itu.
Baginya, apa pun pemanfaatan anggaran tersebut diperbolehkan sepanjang produktif dan bisa memajukan perekonomian desa.
"Yang paling penting, pengawasan yang paling baik itu adalah dari masyarakat," tegas Jokowi.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perubahan Pembangunan Desa Terobosan Positif Jokowi-JK
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam