jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembantunya di Kabinet Kerja mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen. Untuk mencapai target itu, regulasi yang menghambat perdagangan harus dihapus terutama di sektor ekspor impor.
Hal itu diungkapkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Jokowi, di Istana Bogor, Senin (8/7).
BACA JUGA: Soal Perizinan, Jokowi: Sudah Puluhan Kali Saya Sampaikan
Presiden Jokowi, menurut Bambang, sudah berulang kali menegaskan kepada jajaran kabinet agar mengatasi persoalan regulasi yang menghambat faktor pertumbuhan ekonomi nasional.
"Poinnya Presiden mengulang lagi, apa instruksi yang sudah disampaikan berkali-kali terutama kepada beberapa kementerian," ucap Bambang.
BACA JUGA: Jokowi Jengkel Lihat Kinerja Ekspor
BACA JUGA: Jokowi Minta Ignasius Jonan dan Rini Soemarno Berhati-hati
Berdasarkan kajian Bappenas, lanjut Bambang, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 paling tinggi 5,3 persen, meski telah melakukan berbagai cara oleh semua kementerian maupun lembaga.
BACA JUGA: Ketua DPR Dukung Baiq Nuril Ajukan Amnesti ke Jokowi
Untuk itu, Bappenas menawarkan tiga skenario dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dijalankan semua kementerian/lembaga.
"Ada skenario rata-rata pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan 5,4 persen skenario dasar, kemudian skenario moderat 5,7 persen per tahun, dan skenario optimis 6 persen per tahun," ungkap Bambang.
BACA JUGA: Soal Perizinan, Jokowi: Sudah Puluhan Kali Saya Sampaikan
Dia mengakui, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,4 persen per tahun, maka faktor utama yang menjadi penghambat harus dibereskan, yakni persoalan regulasi dan institusinya.
Persoalan regulasi hambatan utamanya adalah masih banyaknya aturan yang implementasinya mengakibatkan proses ekspor memakan waktu 4,5 hari. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Singapura yang hanya setengah hari, Vetnam dan Thailand cuma 2 hari.
"Institusi artinya birokrasi pemerintahan masih dianggap belum cukup andal untuk bisa memudahkan investasi maupun melancarkan di sektor perdagangan itu," jelas mantan menteri keuangan ini.
Oleh karena itu, Bappenas mengusulkan pentingnya menata bahkan menghapuskan regulasi yang menghambat investasi maupun perdagangan agar menjadi lebih cepat. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rapper Rich Brian Dijamu Jokowi di Istana Bogor
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam