jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya menjadi pelayan bagi investor yang ingin berinvestasi di Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang antisipasi perkembangan ekonomi dunia di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9). Salah satu isu yang dibahas di forum itu adalah masalah resesi yang melanda perekonomian global.
BACA JUGA: Instruksi Jokowi demi Menghindari Dampak Resesi Global
Awalnya, suami Iriana itu meminta semua kementerian yang terkait investasi, baik BPKM, pertanian, industri dan lainnya menginventarisasi investor yang sudah masuk tetapi tidak kunjung terealisasi. Nah, Jokowi meminta hal semacam itu dikawal sampai tuntas.
"Kemarin seperti Petrochemical, Aramco enggak masuk-masuk karena apa? Semuanya akan kita cek satu per satu list-nya. Sehingga betul-betul mereka merasa dilayani, dan menteri-menteri tolong dilayani dengan baik. Dampingi mereka sampai terealisasi. Kita ini jangan kayak pejabat, minta dilayani, kita melayani," tegas Jokowi.
BACA JUGA: Luhut Pastikan Belum Ada Tiongkok di Ibu Kota Baru
BACA JUGA: Mendadak Bicara soal Kabinet Baru, Jokowi: Jangan Ada yang Ikut Campur
Mantan gubernur DKI Jakarta itu juga menyinggung catatan dari Bank Dunia, di mana dari 33 perusahaan di Tiongkok yang melakukan ekspansi bisnis, tidak ada satu pun yang masuk ke Indonesia.
BACA JUGA: Kata Munarman FPI, Pemindahan Ibu Kota Bisa Jadi Pintu Masuk Memakzulkan Jokowi
"Catatan yang disampaikan Bank Dunia kepada kita, dua bulan yang lalu ada 33 perusahaan di Tiongkok keluar, 23 memilih Vietnam. sepuluh lainnya pergi ke Malaysia, Thailand, Kamboja, enggak ada yang ke kita," jelasnya.
Jokowi meminta persoalan ini digarisbawahi oleh para menterinya. Sebab, hal itu menandakan ada persoalan internal yang harus diselesaikan. Misalnya, ketika investor ekspansi ke Vietnam, mereka bisa rampung dalam dua bulan. Sedangkan di Indonesia bisa bertahun-tahun.
"Tahun 2017, ini contoh lagi, 73 perusahaan Jepang memilih relokasi, tapi relokasinya ke mana? Coba kita lihat; 43 ke Vientam, 11 ke Thailand, dan berikutnya, 10 ke Indonesia. Masalah itu ada di internal kita sendiri," tandas Presiden ketujuh RI itu. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Akan Serahkan 2 SK Hutan Adat ke Masyarakat Landak
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam