jpnn.com, JAKARTA - Kemarahan Presiden Jokowi setelah mengetahui subsidi pupuk senilai Rp 33 triliun yang digelontorkan pemerintah setiap tahun tak berdampak terhadap produksi pertanian, menjadi sorotan kelompok sukarelawan.
Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan) Immanuel Ebenezer mengatakan, penyaluran subsidi bukan sekadar buruk, tetapi sudah sampai berulang kali diselidiki KPK, polisi dan kejaksaan.
BACA JUGA: Menuju Perusahaan Kelas Dunia, Pupuk Indonesia Terapkan Sentralisasi Fungsi Holding
"Bahkan direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTK KPK . Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang ber tnggung jawab soal pupuk yang terjerat hukum, " kata Noel.
Karena itu, tambah Noel lagi, direksi Pupuk Indonesia wajib diganti. Aktivis 98 ini menilai selama manajemen Pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama maka subsidi pupuk akan terus bermasalah.
BACA JUGA: Kelangkaan Pupuk Jadi Isu Utama Konsolidasi DPD Sub Wilayah Barat II
Noel menilai skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Panjangnya distribusi pupuk membuka ruang kebocoran dan KKN.
"Harga pupuk yang rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih murah. Misal pasar negara tetangga. Jangan jangan pupuk untuk petani kita yg tersedia hanya 60 atau 70 persen yang ada. Sisanya malah dijual ke luar negeri. Ini dari sumber saya lho," ungkap Noel
BACA JUGA: LaNyalla: Pemerintah Harus Jamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi
Noel menyarankan agar pemberian pupuk langsung saja ke petani. Dengan demikian petani punya keleluasaan untuk membeli pupuk tertentu yang cocok untuk tanamannya.
Dirinya meyakini petani tidak akan curang dan menggunakan uang itu untuk keperluan lain. Karena pupuk sangat penting bagi mereka.
"Ini juga berpengaruh bagi harga pupuk. Mereka akan kompetitif. Harga juga murah," jelas Noel.
Menurut Noel, penyaluran pupuk ke petani tinggal persoalan pendataan yang detail saja. Di pilih benar benar yang mana petani atau oligarki pertanian. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil