jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Isu kelangkaan pupuk subsidi untuk petani menjadi pembahasan dalam Rapat Konsolidasi Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II (Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali).
Konsolidasi yang dipimpin langsung Ketua DPD RI yang juga Senator Jawa Timur AA LaNyalla Mahmud Mattalitti memang dimaksudkan untuk membicarakan isu-isu strategis di delapan provinsi Sub Wilayah Barat II.
BACA JUGA: Syarief Hasan Sentil Pemerintah Soal Kelangkaan Pupuk Bersubsidi
“Silakan dalam pertemuan ini delapan provinsi yang hadir memasukkan agenda-agenda strategis daerah, untuk nanti dimasukkan sebagai agenda di alat kelengkapan masing-masing, maupun menjadi concern pimpinan,” kata LaNyalla membuka konsolidasi di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (9/1).
Pertemuan yang berlangsung Sabtu (9/1) dan direncanakan selesai Senin (11/1) pagi itu dihadiri sejumlah senator, di antaranya Sylviana Murni, Fahira Idris, Bambang Sutrisno, Bustami Zainudin, Ahmad Bastian, Abdul Hakim, Bambang Santoso, Eni Sumarni, Oni Sumarwan, Asep Hidayat, Habib Ali Alwi dan TB Ali Ridho Azhari.
BACA JUGA: DPD: Perlu Perbaikan Pola Distribusi Pupuk Bersubsidi
Senator dari Jawa Barat, Lampung dan Bali, mempersoalkan kelangkaan pupuk di musim tanam. Terlebih lagi, ketiga provinsi tersebut dikenal sebagai sentra pertanian.
Eni Sumarni mengatakan selain kelangkaan pupuk di musim tanam, lahan pertanian di Jabar juga sudah banyak yang beralih fungsi.
BACA JUGA: Warning dari LaNyalla, Kepala Daerah Endapkan Dana di Bank Bisa Berurusan dengan KPK
“Bahkan sentra pertanian di Indramayu sekarang sudah terancam tergerus. Menyusul pengembangan kawasan industri Patimban," katanya.
Sebagai solusinya, Eni mengatakan DPD harus meminta pemerintah mencetak lahan baru sebagai pengganti. "Sebab, ini menyangkut ketahanan pangan negara kita,” kata Eni.
Lebih lanjut Eni menyatakan bahwa Indonesia saat ini krisis penyuluh pertanian, terutama dalam mengimbangi gerakan mencetak petani milenial.
"Bantuan-bantuan dari pusat di sektor pertanian sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan daerah. Ini juga harus menjadi perhatian,” imbuhnya.
Senator dari Lampung Ahmad Bastian berharap DPD RI menginisiasi agar sektor pertanian sebagai penyangga ketahanan pangan masuk dalam program strategis pemerintah.
Sehingga persoalan klasik, kelangkaan pupuk dan bibit di musim tanam dan hancurnya harga di saat panen dapat selesai.
“Ini kan persoalan klasik yang selalu terjadi. Setiap musim tanam, bibit mahal dan pupuk langka. Nanti waktu panen, harga jatuh. Begitu juga komoditas pangan lainnya," katanya.
"Saya pikir sangat wajar DPD, sebagai wakil daerah menginisiasi hal itu,” tambahnya.
Senator asal DKI Jakarta Fahira Idris berharap Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penataan Kawasan Jabodetabek dan Puncak Cianjur dapat lebih implementatif dan cepat dijalankan.
“Terutama menyangkut banjir di DKI Jakarta. Karena persoalan banjir di Jakarta bukan berdiri sendiri di Jakarta, tetapi melibatkan dua provinsi lain, yakni Provinsi Banten dan Jawa Barat, karena ada 13 sungai yang saling melintas di tiga provinsi tersebut,” ujarnya.
Permen ATR/BPN Nomor 22 Tahun 2020 itu mengatur enam permasalahan strategis lintas wilayah, yang meliputi penaggulangan banjir, ketersediaan air baku, sanitasi, persampahan, permasalahan pesisir dan penataan pantai utara, transportasi, dan persiapan pemindahan ibu kota negara.
Pertemuan tersebut juga diisi dengan doa yang dipimpin Senator asal Banten Habib Ali Alwi, atas tragedi kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang dinyatakan jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Sabtu (9/1). (*/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Boy