jpnn.com - JAKARTA - Upaya Presiden Terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menyeleksi calon menteri memasuki tahap akhir. Tim Transisi memastikan bahwa Jokowi telah memanggil 46 calon menteri yang berasal dari kalangan profesional. Pertemuan Jokowi dengan para calon menteri itu ditujukan untuk memastikan kemampuan para calon menteri tersebut.
Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto menuturkan, pemanggilan para calon menteri telah dilakukan beberapa waktu lalu. Awalnya, Jokowi meminta Tim Transisi untuk menghubungi para calon menteri itu. "Lewat telepon atau surat. Via pesan singkat juga bisa. Tapi, kalau Pak Jokowi punya kontaknya, dipanggil sendiri," jelas Andi, di Jakarta, Jumat (3/10).
BACA JUGA: KMP Ingin Sapu Bersih Kursi Ketua Komisi
Soal dimana lokasi pertemuan itu, Andi enggan membeberkan. Dia mengatakan, kalau dirinya mengungkapkan lokasinya nanti calon menterinya bisa ditebak-tebak. "Ketahuanlah sama kalian, siapa calon menterinya," ujarnya.
Pertemuan tersebut ditujukan Jokowi untuk mengetahui bagaimana karakter dari para calon menteri. Yang paling utama, untuk mengetahui bagaimana paradigma kebijakan mereka. "Seperti biasa, tentu Jokowi harus mengetahui kemampuan para calon menteri itu. Maka pak Jokowi yang menemuinya sendiri," ungkap Andi.
BACA JUGA: 3 Guru Besar Sodorkan Nama Ini untuk Isi Kursi Menteri Kependudukan
Lalu, sejak kapan pemanggilan calon menteri itu dilakukan? Andi kembali bungkam. Menurut dia, dirinya tidak mengetahui soal kapan dimulainya tahap pemanggilan tersebut. "Waktu gak tau, yang jelas masih berlangsung," tuturnya.
Bahkan, sebenarnya kemarin pukul 14.00 pertemuan dengan para calon menteri itu juga dilakukan. Namun, karena ada hari raya idul adha, maka diputuskan salah satu tahapan fit and proper test ini baru dilanjutkan Senin depan (6/10). "Lanjut pekan depan," terangnya lelaki yang juga pengamat militer tersebut.
BACA JUGA: PK Sudah Dikabulkan, Napi Salah Vonis Belum Juga Dibebaskan
Soal komposisi menteri, dipastikan masih sama dengan 18 menteri dari profesional dan 16 menteri dari profesional partai. Namun, ada yang berbeda dari jatah menteri untuk partai. Yakni, dipastikan jika tidak akan ada jatah menteri untuk partai di luar kubu Jokowi-JK. Walau, sebelumnya disebut-sebut ada dua posisi menteri yang bisa diperebutkan, PPP, Partai Demokrat, dan PAN. "Dipastikan tidak akan ada untuk partai luar, Pak Jokowi pastikan bilang tidak untuk itu. Demokrat gak dapat, semua gak dapatlah," tuturnya. (idr/dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dorong Jokowi-JK Terbitkan Keppres Hukuman Mati
Redaktur : Tim Redaksi