jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyusun rancangan postur APBN 2021 tahan dengan dampak pandemi global.
Pria yang akrab disapa Jokowi itu menilai situasi global hingga kini masih berkembang sangat dinamis yang melanda setidaknya 215 negara di dunia yang makin menimbulkan ketidakpastian terhadap ekonomi dunia.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Optimistis Indonesia Tercepat Kedua setelah China
"Kita tetap harus waspada terhadap berbagai kemungkinan dan antisipasi terhadap risiko terjadinya gelombang kedua serta masih berlanjutnya ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021," kata dia melalui telekonferensi dari Istana Bogor, pada Selasa (28/7).
Meski demikian, Jokowi mengatakan, dalam proyeksi terbaru dari lembaga global yang diperolehnya, Indonesia diproyeksikan masuk ke dalam kelompok negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah Tiongkok.
BACA JUGA: Rapat Bersama Jokowi, Menko Airlangga Bahas Percepatan Penyerapan Stimulus
Namun, dalam arahannya, Jokowi meminta jajarannya untuk tetap waspada dan mampu mengantisipasi setiap kemungkinan.
Dalam laporan yang diterima Jokowi, OECD memprediksi pada 2021 mendatang perekonomian global akan mulai kembali pulih dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,8 hingga 5,2 persen.
BACA JUGA: Aliran APBN Masuk ke Rekening Pribadi, Begini Reaksi Wakil Ketua MPR
IMF bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang akan mencapai angka 5,4 persen.
"Saya kira kalau perkiraan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia," kata Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi menekankan beberapa hal untuk dapat merancang postur APBN 2021 mendatang agar dapat menghadapi tantangan dan ketidakpastian ekonomi global sekaligus memulihkan perekonomian nasional di tengah pandemi.
Pertama ialah dengan melakukan kalkulasi cermat terhadap angka-angka indikator ekonomi makro.
"Harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat, hati-hati, optimistis, tetapi juga harus realistis dengan mempertimbangkan kondisi dan proyeksi terkini," ujarnya.
Prioritas penggunaan anggaran dan pelebaran defisit APBN tahun 2021 mendatang juga harus berfokus pada upaya pembiayaan kegiatan percepatan pemulihan ekonomi dan transformasi di berbagai sektor.
Seperti reformasi di bidang kesehatan, pangan, energi, pendidikan, dan percepatan transformasi digital.
Selanjutnya, Jokowi mengatakan, sumbangan APBN pada produk domestik bruto Indonesia hanya berkisar 14,5 persen.
Dengan demikian, di tengah situasi pandemi saat ini, pemerintah perlu mendorong belanja pemerintah untuk menjadi daya ungkit perekonomian masyarakat yang diharapkan berimplikasi pada turut pulihnya sektor swasta dan UMKM.
"Dalam situasi krisis seperti ini belanja pemerintah menjadi instrumen utama untuk daya ungkit, tapi juga agar sektor swasta dan UMKM bisa pulih kembali. Mesin penggerak ekonomi ini harus diungkit dari APBN kita yang terarah dan tepat sasaran," ucapnya.
Terakhir, Jokowi juga mengingatkan jajarannya agar tidak melupakan agenda-agenda strategis besar bangsa Indonesia, utamanya untuk dapat terhindar dari perangkap negara berpendapatan menengah.
"Sejak 1 Juli 2020 kita tahu semuanya Indonesia telah meraih predikat upper middle income country. Namun, kita tahu tantangan untuk keluar dari middle income trap ini masih besar dan panjang," tandasnya. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga