Jokowi Perintahkan Pengembangan 10 Bali Baru Dikebut

Kamis, 16 November 2017 – 23:26 WIB
Presiden Joko Widodo. Foto: Biro Pers Setpres

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali meminta jajarannya mengembangkan 10 Bali baru yang telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata prioritas nasional.

Hal ini disampaikan Jokowi -sapaan Presiden- ketika memimpin langsung rapat terbatas kabinet membahas pengambangan 10 Bali Baru di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis (16/11).

BACA JUGA: Setnov Diburu KPK, Istana: Presiden Tidak Ikut Campur

"Ada sebuah kesempatan besar untuk mengembangkan pariwisata kita apabila kita memiliki banyak destinasi wisata baru," kata Jokowi dalam rapat yang dihadiri jajaran menteri Kabinet Kerja.

Dia pun menyebutkan, tren dunia menunjukkan adanya peningkatan di sektor ini. Yang terdekat misalnya Tiongkok. Lonjakan turis yang keluar dari negeri Tirai Bambu itu sudah mencapai 125 juta orang. Dalam 5 mendatang diprediksi meningkat hingga 180 juta orang.

BACA JUGA: Gara-Gara Setya Novanto, Jokowi Bisa Kehilangan Suara Golkar

Yang perlu diperhatikan menurut Presiden, separuh dari 125 juta itu, atau 62 juta masuk ke Asia. Potensi inilah yang harus dimanfaatkan dengan secepat mungkin menyelesaikan pengembangan 10 Balli baru. Targetnya adalah merebut pasar turis mancanegara.

Karena itu, dia meminta 10 Bali baru digarap secara cepat, dengan diferensiasi yang berbeda antara destinasi satu dengan lainnya sehingga menjadi menarik. Baik yang menonjolkan keindahan pantainya, budayanya, geopark-nya.

BACA JUGA: PT PP Makin Agresif Garap Sektor Pariwisata

"Itu akan menjadi sesuatu yang menarik, sehingga orang datang karena keindahan pantainya, keindahan budayanya seperti Borobudur. Bisa datang karena keindahan danaunya yang besar seperti Toba, bisa datang karena pengen diving dan surfing," tutur Presiden.

Dengan pengembangan 10 Bali baru saja, tambahnya, bukan tidak mungkin sebagian besar turis yang keluar dari Tiongkok, maupun negara lain setiap tahunnya bisa masuk ke Tanah Air.

"Saya rasa kita harus memiliki pembeda seperti itu sehingga kita harapkan yang 62 juta hanya dari satu negara, misalkan separuh atau sepertiganya datang ke kita itu sudah 20 juta. Ini baru dari satu negara," sebutnya.

Untuk itu dia meminta 10 Bali baru sesegera mungkin dirampungkan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian ATR/BPN, KLHK, Barekraf, Kementerian Koperasi harus segera terintegrasi pada sebuah program pengembangan yang telah diputuskan. (fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 3 BUMN Garap Pariwisata Teluk Nipah


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler