jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo terus memantau progress pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Termasuk kemungkinan adanya dana yang akan di mark-up dalam pembangunan megaproyek tersebut.
Terkait itu, pria yang akrab disapa Jokowi tersebut meminta agar lembaga lain turut memantaunya bersama pemerintah. Ini dilakukan demi meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah akan mengawal pengerjaan proyek kereta cepat dengan baik.
BACA JUGA: Menteri Jonan: Tidak Ada Hak Eksklusif!
"Presiden menegaskan pentingnya transparansi dalam proyek kereta cepat. Presiden meminta BPKP, BPK, KPK dan kejaksaan untuk memastikan tidak ada korupsi dalam pembangunan kereta api cepat ini dan mempersilakan untuk mengaudit," kata Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Komplek Istana, Jakarta, Selasa (9/2).
Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut juga meminta agar konsorsium yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menaati peraturan serta memenuhi segala persyaratan pengerjaan proyek kereta cepat.
BACA JUGA: Adhyaksa Dorong Anak Muda Jadi Jurnalis
"Tata kelola dan ketaatan terhadap aturan serta akuntabilitas dalam pembangunan kereta cepat harus dipatuhi oleh PT KCIC," ujar Teten. (chi/jpnn).
BACA JUGA: KPK Tetapkan Eks Pejabat Kementan Jadi Tersangka
BACA ARTIKEL LAINNYA... Istana Masih Optimis Kereta Cepat Bawa Kesejahteraan
Redaktur : Tim Redaksi