jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut ada imbas negatif setelah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengaku punya data intelijen tentang partai di Indonesia.
"Pernyataan tersebut mempunyai implikasi dan ancaman yang sangat serius terhadap kualitas, nilai-nilai, dan roh demokrasi itu sendiri," kata Pangi melalui keterangan persnya, Senin (18/9).
BACA JUGA: NasDem Deklarasi Anies Baswedan Jadi Capres, Sejumlah Kader Mundur, Begini Kata Analis Politik
Dia mengatakan data hasil intelijen pada dasarnya tidak tepat dipakai untuk memata-matai ketua umum parpol, memonitor jeroan, hingga operasi sebuah partai.
Oleh karena itu, Pangi mempertanyakan penggunaan data hasil intelijen tentang partai seperti disampaikan Jokowi.
BACA JUGA: Analis Politik: Sikap dan Posisi Politik Pak Jokowi Sudah tepat
"Betulkah data intelijen untuk keamanan negara? Atau jangan sampai persepsi publik menangkap bahwa data intelijen dipakai untuk operasi partai politik, menakut-nakuti ketua umum parpol dalam rangka mempengaruhi intensitas dan arah koalisi? Seperti seolah-olah presiden terkesan jadi dealer partai politik," katanya.
Analis politik itu melanjutkan penggunaan data hasil intelijen dalam politik memang isu yang sangat sensitif.
BACA JUGA: Respons Analis Politik Pangi Chaniago Terhadap Wacana Presiden Kembali Dipilih MPR
Menurut Pangi, seharusnya data hasil intelijen dipakai untuk politik negara, bukan kepentingan pragmatis soal pemilu di Indonesia yang berlangsung setiap lima tahun.
"Data intelijen seharusnya digunakan untuk kepentingan keamanan nasional dan bukan untuk tujuan politik kelompok dan golongan tertentu. Menggunakan informasi intelijen untuk memantau atau memata-matai lawan politik adalah tindakan tidak bisa dibenarkan dan dapat merusak integritas sistem politik dan pemilu," ujarnya.
Pangi kemudian mengatakan publik menginginkan Presiden RI bisa netral menyikapi pemilu dan tidak menggunakan kekuasaan memuluskan agenda pribadi.
Dia kemudian membeberkan survei terbaru Voxpol Center Research and Consulting pada 2 Agustus 2023 yang menunjukkan dukungan masyarakat sebesar 77,3 persen agar Presiden RI netral pada pemilu.
"Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus netral, melindungi segenap tumpah darah Indonesia, namun kalau secara pribadi Jokowi punya intensitas atau interest tertentu terhadap calon presiden tidak fear juga kita melarang," kata Pangi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku memiliki data lengkap soal arah partai politik (parpol) yang ada di Indonesia.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) relawan Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (16/9).
Kepala negara mengaku memiliki data intelijen seluruh partai itu dari intelijen baik dari kepolisian, TNI, sampai BIN.
"Informasi yang saya terima komplit dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada, saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya," ujar dia. (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan