jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin sidang kabinet paripurna soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (14/11).
Presiden ketujuh RI dalam pengantarnya itu memberikan lima arahan kepada jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pertama, Jokowi ingin RPJMN tidak menjadi dokumen formalitas semata, tetapi sebagai panduan dan rencana dalam melangkah ke depan.
BACA JUGA: Target RPJMN 2014 - 2019 Sudah Tercapai
"Apa yang termuat dalam dokumen itu harus jelas arahnya, harus jelas targetnya, harus jelas dampak kepada rakyat kita. Targetnya harus betul-betul terukur, dikalkulasi yang baik dengan memperhitungkan berbagai aspek, termasuk konteks ketidakpastian ekonomi global sekarang ini,” ujar Presiden.
Sebagai contoh, target pertumbuhan ekonomi harus dikalkulasi dengan baik disertai dengan bagaimana strategi untuk mencapainya. Demikian juga dengan penurunan kemiskinan, angkanya harus jelas dan bisa ditempuh dalam kurun waktu yang jelas pula.
BACA JUGA: Jumlah Anak dengan Akta Kelahiran Lampaui Target RPJMN 2019
"Outcome-nya, dampaknya, manfaatnya bagi rakyat juga harus bisa diukur sehingga menjadi pegangan bersama yang bisa dimonitor, yang bisa kita evaluasi bersama-sama," tegas suami Iriana itu.
Kedua, Jokowi meminta dokumen RPJMN memuat peta jalan dan bagaimana mencapai target-target tersebut. "Peta jalan yang jelas, tahapannya seperti apa, rutenya apa saja, dan betul-betul realistis, bisa dilakukan, jangan abstrak, jangan normatif," sebutnya.
BACA JUGA: Jauh Panggang dari Api, RPJMN Jokowi Berpotensi jadi Pepesan Kosong
Ketiga, mantan gubernur DKI Jakarta itu kembali menegaskan bahwa tidak ada visi misi menteri. Seluruh jajarannya harus mengacu pada RPJMN sebagai penuangan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, semuanya harus bisa tersambung dalam satu garis lurus dari pusat sampai ke daerah dan dimulai dari RPJMN.
"Sambung ke sasaran pokok serta agenda prioritas nasional, juga sambung lagi ke rencana-rencana strategis dari setiap kementerian," ujar Jokowi.
Untuk itu, dia meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat menjadi clearing house untuk melihat konsistensi antara rencana strategi di kementerian dengan yang tertuang di RPJMN dan visi misi Presiden-Wakil Presiden/
Keempat, presiden menekankan agar rancangan perencanaan yang dibuat harus betul-betul tersambung dengan penganggaran dan juga tersampaikan dengan baik oleh kementerian.
Presiden mewanti-wanti jajarannya, jangan sampai yang sudah dikerjakan RPJMN berbeda dengan apa yang dikerjakan kementerian dan juga berbeda dengan yang dianggarkan oleh Kementerian Keuangan.
"Karena itu, Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, harus menjadi tangannya Presiden dalam memastikan RPJMN terwujud dalam rencana, dalam anggaran kementerian-kementerian," katanya.
Terakhir, Jokowi ingin agar sinergi lintas kementerian lembaga dan pemerintah daerah terus dibangun bersama, sehingga ada kesamaan gerak langkah serta tidak melangkah sendiri-sendiri. Para menteri juga harus memperkuat pengendalian atas eksekusi program-program prioritas di lapangan.
"Sering kali kita kaya dalam perencanaan tapi miskin dalam implementasi atau eksekusi. Karena itu, kendala proses eksekusi, efektivitas proses delivery harus menjadi tekanan dalam rancangan RPJMN 2020-2024," tandasnya.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam