jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo menyadari ada sejumlah masalah dalam penyaluran bantuan sosial atau bansos di lapangan.
Seperti masalah data penerima bantuan sosial dan persoalan teknis lainnya di lapangan.
BACA JUGA: Kali Ini Presiden Jokowi Langsung ke Kantor Pos
Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan pemerintah memang memiliki banyak platform bantuan kepada masyarakat.
Seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Non-Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai Desa.
BACA JUGA: Analisis Pengamat Tentang Dampak Isu Harga BBM Terhadap Pemerintahan Jokowi
"Jadi kami harap bisa menjangkau 55 persen dari total penduduk. Baik itu yang kurang mampu maupun yang terkena dampak Covid-19," kata Jokowi di sela kunjungannya di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/5).
Jokowi mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah ini bisa menguatkan daya beli masyarakat.
BACA JUGA: KPK Beri Peringatan 3 Daerah di Jabar soal Pendataan Bansos
Mantan gubernur DKI Jakarta itu menginginkan konsumsi domestik Indonesia normal kembali pascagelombang Covid-19.
Di samping itu, Jokowi menyadari bantuan dari pemerintah belum semuanya terdistribusikan.
"Memang belum 100 persen selesai. Di sini tahap pertama sudah selesai, tetapi di tempat lain saya cek misalnya BLT Desa itu baru yang diterima baru 10 persen, jadi mohon masyarakat menunggu, menanyakan pada aparat desa," kata Jokowi.
Jokowi juga mengharapkan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendistribusikan bantuan ini.
Sebab, Jokowi mengingatkan beberapa jenis bantuan sifatnya mendadak.
"Memang ada satu, dua, tiga, yang berkaitan dengan data. Itu masih belum bisa diperbaiki. Namun nanti pada tahapan kedua bulan depan bisa diperbaiki lagi," jelas Jokowi. (tan/jpnn)
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga