jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo bicara blak-blak tentang penghambat investasi di depan gubernur dan ketua DPRD dari 34 provinsi yang mengikuti rapat koordinasi kemudahan berusaha di daerah, di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (23/1).
Presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu, menyebut masalahnya adalah regulasi dan proses perizinan yang berbelit.
BACA JUGA: Jokowi Minta TNI-Polri Bentuk Satgas Tangani Balita di Asmat
Dia bahkan sampai bertanya ke pejabat BKPM tentang waktu yang dibutuhkan investor untuk sebuah proses perizinan di pusat dan daerah.
"Ini data yang saya terima, untuk pembangkit listrik, sejak awal saya jengkel urusan listrik ini karena berbondong-bondong orang di depan pintu ingin investasi, tapi banyak yang balik badan gara-gara perizinan," ucap Jokowi.
BACA JUGA: Jokowi: Proyek Padat Karya di Banyuasin Ada 189 Titik
Hal itu, menurut Presiden, karena terdapat perbedaan waktu yang sangat lama dalam mengurus perizinan antara di pusat dengan daerah.
Untuk pembangkit listrik, di pusat sekarang bisa 19 hari. Bagaimana daerah?
"Di daerah, mohon maaf, masih 775 hari. Sudah, sekarang kita blak-blakan, kita buka semuanya. Artinya, ada problem di daerah," tegas Jokowi dalam rapat yang dihadiri Wapres Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Mendagri Tjahjo Kumolo.
Tak jauh berbeda dengan sektor energi, di bidang pertanian masalahnya sama saja.
BACA JUGA: Berkumpul dengan Mahasiswa Katolik, Jokowi Beri Pesan Khusus
Bila proses investasi bisa tuntas dalam 19 hari, di daerah masih 726 hari.
Di sektor industri pun demikian. Di pusat selesai 143 hari, di daerahnya 529 hari.
"Kalau ini diteruskan jangan harap pertumbuhan ekonomi kita bisa naik. Tapi saya masih optimistis, di gerbang kita investor masih banyak sekali. Tinggal rampungkan masalah yang tadi saya sampaikan," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Perjuangan Kevin Julio Temui Jokowi di Istana Bogor
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam