jpnn.com - JAKARTA – Ketua Badan Pekerja SETARA Institute Hendardi menilai usulan agar negara meminta maaf kepada Soekarno, merupakan gagasan konstruktif dan merupakan salah satu cara membangun keadaban baru, dengan memberikan pengakuan atas kekeliruan yang terjadi di masa lalu.
Apalagi ide yang menjadi dasar gagasan, bahwa Soekarno secara yuridis tidak pernah terbukti terlibat atau mendukung komunisme, suatu yang menjadi alasan permukaan rezim Orde Baru berbuat dzalim kepada Soekarno.
BACA JUGA: Menteri Tjahjo: Deteksi Dini Potensi Konflik Lewat Forkomda Tingkat Kecamatan
“Sementara kita tahu bahwa gelar Pahlawan Nasional yang dilekatkan pada Soekarno juga lebih besar bobot politiknya dibanding bobot kemanusiaan dan faktor peranannya di masa perjuangan dan kemerdekaan,” ujar Hendardi, Kamis (15/10).
Atas dasar itu, kata Hendardi, Presiden Joko Widodo sudah seharusnya mewakili negara meminta maaf dan memulihkan martabat kemanusiaan Soekarno. Tidak bisa beban permintaan maaf diserahkan kepada Soeharto sebagai pribadi yg mendzalimi Soekarno.
BACA JUGA: Lulusan Terbaik TNI AD Pimpin Misi PBB di Lebanon
“Karena kesalahan di masa lalu adalah kesalahan kolektif negara dan Soeharto sebagai kepala negara,” ujarnya.
Karena itu menurut Hendardi, permintaan maaf dan tugas pemulihan atas Soekarno dan keluarganya, melekat pada siapapun yang menjadi kepala negara. Tidak terkecuali Jokowi.
BACA JUGA: Pak Jokowi dan Kapolri, Selamatkan Rumah Pancasila
“Ini awal yang baik untuk membangun soliditas baru antarkekuatan bangsa,” ujar Hendardi.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Desa Selok Awar Awar Berebut Minta Maaf ke Tosan yang Kebal Itu, Alasanya...
Redaktur : Tim Redaksi