jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta Perguruan Tinggi (PT) merespons dengan cepat perubahan zaman yang berlangsung begitu cepat.
Dia tidak ingin universitas dalam negeri terjebak pada zona nyaman. Meski tahu ada perubahan tapi tidak melakukan apa-apa.
BACA JUGA: Pelapor Korupsi Dapat 200 Juta, Jokowi Ajak Warga Bergerak
Ini dikemukakan Presiden yang beken disapa Jokowi itu, dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan perguruan tinggi negeri dan para pejabat di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (10/10).
Terlebih bila melihat ke belakang, Jokowi sejak awal kepemimpinannya telah menyerukan agar dunia perguruan tinggi beradaptasi dengan perubahan. Salah satu contohnya terkait penyesuaian program studi.
BACA JUGA: Jokowi Dorong Perempuan Pengusaha Rambah Pasar Mancanegara
"Sangat mengherankan jika zaman sudah berubah tapi fakultas dan program studi tidak banyak berubah. Ini sudah tiga tahun saya ulang-ulang. Saya tunggu sebelum saya mengeluarkan kebijakan yang drastis. Saya tunggu bapak ibu sekalian untuk merespons ini," kata Presiden.
Kepala Negara sangat mengharapkan perguruan tinggi menjadi pionir dalam perubahan besar. Apalagi saat ini kecepatan kita dalam merespons perkembangan menjadi kunci untuk menghadapi persaingan global.
BACA JUGA: Presiden Minta Perguruan Tinggi Jadi Inkubator Wirausahawan
Sayangnya, ucap Jokowi, hingga saat ini baru ada 3 universitas di Indonesia yang masuk 500 besar perguruan tinggi terbaik dunia.
Suami Iriana membandingkan respons sejumlah perguruan tinggi internasional untuk menghadapi perubahan lanskap ekonomi global.
Kent State University di Ohio, Amerika Serikat, misalnya, menyediakan program Manajemen Perhotelan dan Pariwisata di tingkat master dengan penekanan pada implikasi regional, nasional, hingga global dalam industri di lapangan.
Selain itu, ada pula universitas yang membuka program studi yang secara khusus mempelajari soal game yang biasa dimainkan anak-anak muda.
Dunia game sekarang ini telah menjadi industri besar yang menuntut perguruan tinggi untuk masuk ke dalamnya.
"Di University of Southern California ada juga game studies. Kita harus mengerti sekarang ini anak-anak muda senang e-sport, senang mobile legend, dan itu mendatangkan income yang besar," tutur mantan Wali Kota Surakarta itu.
Bagaimana dengan universitas di tanah air? Menurut Jokowi, perguruan tinggi dalam negeri lamban merespons perubahan.
Buktinya, sejak 30 hingga 40 tahun ke belakang, program studi yang ditawarkan sejumlah universitas tidak jauh berbeda.
"Mungkin dua atau tiga tahun yang lalu saya menyampaikan gagasan pentingnya mendirikan fakultas kopi. Saat itu ada yang tertawa. Ini industri besar kita. Saya serius ngomong seperti itu," tegasnya memberikan penekanan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini justru memuji gagasan salah satu SMK di Jawa Barat yang membuka jurusan tentang studi komoditas kopi.
Inisiatif SMK tersebut harus diapresiasi karena Jawa Barat memiliki potensi besar akan komoditas kopi.
"Pendidikan tinggi harusnya tidak kalah inovatif dengan SMK. Gagasan fakultas kopi ini serius harus kita pikirkan bersama. Bukan hanya kopi saja, produk-produk yang memiliki kekuatan komoditas kita juga," tutur Jokowi.
Apalagi di negara lain, studi mengenai kopi ini tidak hanya dilakukan di tingkat fakultas, tapi terlembaga ke dalam sebuah institusi.
Di sana, produk kopi dipelajari, diteliti, dan diajarkan mulai dari cara bertanam, pengolahan, hingga sampai ke pasar industri.
"Ini sebuah studi multidisiplin dan mengelola omzet ekonomi kelas dunia yang besar. Jangan dipikir ini pekerjaan yang mudah, sulit sekali. Bagi Indonesia sebagai pekebun kopi tentu ini memberikan nilai lebih yang sangat besar," tegasnya.
Pada forum itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Alquran Harus Jadi Suntikan Energi untuk Umat Islam
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam