Jokowi Setuju Kebijakan Afirmatif Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 02 April 2019 – 17:09 WIB
Ketua KEIN Soetrisno Bachir saat menyampaikan pidato ilmiahnya dalam Dialog Ekonomi Keummatan di Universitas Pekalongan (Unikal), Pekalongan, Selasa (2/4). Foto: Istimewa

jpnn.com, PEKALONGAN - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengusulkan pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan kebijakan afirmatif mengenai peningkatan kuantitas dan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wujudnya berbentuk kemudahan akses kredit atau pembiayaan pada bank, pemasaran, bahan baku, dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM).

"Usulan ini sudah kami sampaikan pada Presiden dan beliau menerimanya. Pesan beliau agar segera diwujudkan," kata Ketua KEIN Soetrisno Bachir, saat menyampaikan pidato ilmiahnya dalam Dialog Ekonomi Keummatan di Universitas Pekalongan (Unikal), Pekalongan, Selasa (2/4).

BACA JUGA: UMKM Ampuh Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Pertimbangan perlunya dikeluarkan kebijakan ini, kata Soetrisno, karena jumlah UMKM sebanyak 57,8 juta unit atau 99,9 persen dari populasi usaha di Indonesia. Usaha ini menampung sekitar 107 juta angkatan kerja. Sebagian besar UMKM berkecimpung di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.

Baca juga: OKP Dukung Pemerintah Tingkatkan Jumlah Pengusaha Milenial

BACA JUGA: Hary Tanoe: Perindo Bangun Masyarakat Kecil Menjadi Mapan

Dia mengatakan, literasi UMKM pada lembaga keuangan, baik bank, lembaga keuangan nonbank (IKNB), dan pasar modal minim. Padahal literasi dapat membantu UMKM untuk mengembangkan skala usahanya melalui produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya. "Literasi keuangan yang baik akan mengantarkan UMKM memahami pengetahuan dasar keuangan dengan baik," kata Soetrisno.

Menurutnya, pengelolaan sumberdaya keuangan yang baik akan mengantarkan pada peningkatan skala usaha dan meningkatkan kesejahteraan angkatan kerja. “Dalam literasi keuangan ini, industri perbankan bisa melakukan linkage program dengan koperasi-koperasi yang berkinerja sehat. Peran pemerintah dalam program ini memberikan stimulus dalam berbagai bentuk, baik mempergunakan instrumen moneter maupun fiskal,” tuturnya.

BACA JUGA: Hary Tanoe: Kalau Rakyat Kecil Sejahtera, Indonesia Pasti Maju

Baca juga: Soetrisno Bachir : Jokowi Peduli UMK

Pengusaha asal Pekalongan ini menerangkan, keberadaan koperasi masih strategis dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan karena tempat berhimpunnya usaha mikro dan kecil. Sebagai bukti, dalam kemajuan Pekalongan juga terdapat andil koperasi. Kabupaten ini dikenal melahirkan pengusaha-pengusaha yang merintis dari nol hingga menjadi pengusaha besar karena bergabung dengan koperasi.

“Para pengusaha menyadari bahwa keberhasilannya ada dukungan dari koperasi. Karena itu, setelah sukses mereka tidak lupa untuk mengembangkan koperasi sehingga akan lebih banyak lagi melahirkan pengusaha-pengusaha andal,” ungkapnya.

Salah satu contohnya, koperasi-koperasi batik di Pekalongan menginisiasi pembentukan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), yang kini kantornya berdiri megah di kawasan bisnis Jakarta. Keberadaannya dirasakan anggota koperasi dalam penyediaan bahan baku, pemasaran, dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) koperasi.

Soetrisno Bachir pun menampik bila tindakan afirmatif ini sebagai kebijakan populis dan pilih kasih. "Justru kalau usaha mikro dan kecil ini naik skala usahanya akan menciptakan simbiosis mutualis simbolis antara usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar," tandasnya. (mg7/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... OKP Dukung Pemerintah Tingkatkan Jumlah Pengusaha Milenial


Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler