jpnn.com - JAKARTA - Presiden Joko Widodo kurang puas dengan hasil laporan internal audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap kementerian dan lembaga. Dalam laporan itu disebutkan pada level satu pemerintahan, 85 persen di antaranya belum menjaga pengawasan internal dengan baik.
Hal ini disampaikan presiden saat mendatangi kantor BPKP di Jakarta Timur, Rabu (13/5). “85 persen aparat belum dapat memberikan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam 5 tahun ke depan harus lebih baik," kata presiden.
BACA JUGA: Australia Pangkas Bantuan ke Indonesia, Ini Respons Menlu Retno
Menurutnya dengan audit itu menunjukkan pengawasan internal belum dapat memberikan jaminan dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Terutama dalam pemberantasan korupsi.
Presiden juga meminta BPKP agar menyiapkan seluruh daerah agar menerapkan cash management system, ebudgeting, eprocessing, dan ecatalogue. Beberapa hal itu, kata dia, penting sehingga dalam jangka target 3 tahun seluruh keuangan di kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian dapat dikontrol.
BACA JUGA: Duilee.. Lulung Sering Dapat SMS Esek-Esek, Diladenin Nggak Ya?
“Karena apa pun yang namanya pencegahan itu lebih baik,” tandas presiden. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Menteri Susi Ngeluh Minimnya Kredit Bank untuk Nelayan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaksa Gelar Rekonstruksi Penyerahan Uang ke Tersangka Korupsi TVRI
Redaktur : Tim Redaksi