Jokowi Singgung Menteri yang Tak Peka dan Pelesiran ke Luar Negeri, Siapa Dia?

Jumat, 16 Juli 2021 – 19:37 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo meminta para menteri dan petinggi negara untuk memiliki rasa krisis yang sama dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini.

Pria yang akrab disapa Jokowi itu juga meminta para menterinya untuk tidak pelesiran ke luar negeri di tengah pandemi Covid-19.

BACA JUGA: Jokowi Malam Hari Membagi Bansos ke Warga, Mahfud MD Menonton Sinetron Ikatan Cinta

Permintaan Presiden Jokowi itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (16/7).

Pramono menyatakan bahwa vaksinasi berbayar individu dibatalkan. Kemudian, Pramono juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

BACA JUGA: Muhadjir: Presiden Jokowi Memutuskan Memperpanjang PPKM Darurat

"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian atau lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujar dia secara virtual.

Terkait hal tersebut, Jokowi melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri jika tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari presiden.

"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," tegas Pramono.

Pramono memang tidak menyebut siapa menteri-menteri yang dimaksud tersebut. Namun, beredar di media sosial dua menteri di Kabinet Indonesia Maju yang akhir-akhir ini bepergian ke luar negeri. Mereka ialah Menteri Investasi Bahlil Lahadiala dan Menteri Perdagangan M Lutfi.

Selain itu, kata Pramono, presiden juga mengimbau kepada kementerian atau lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19. Pramono memperkirakan setiap kementerian dan lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," tegas Pramono Anung.(tan/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler