jpnn.com - JAKARTA - Pengangkatan Hendropriyono menjadi penasehat Tim Transisi menimbulkan kontroversi setelah janda mendiang Munir, Suciwati mengungkapkan kekecewaannya pada Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui Twitter beberapa hari lalu.
Suciwati menganggap Jokowi telah mengabaikan perjuangan dirinya dan aktivis Hak Asasi Manusia lainnya mengungkap tuntas dalang pembunuhan suaminya.
BACA JUGA: Lepas Jabatan Parpol, Menteri tanpa Beban
Menanggapi itu, salah satu deklarator Projo, Fahmi Habsyi mengharapkan, secara bijak agar polemik pengangkatan Hendropriyono sebagai penasehat Tim Transisi tidak usah diperpanjang. Sebab, kata dia, persoalan keterlibatan Hendropriyono dalam kasus-kasus pelanggaran HAM baru dalam dugaan, seperti yang disampaikan Jokowi.
"Kasus hilangnya Widji Thukul, kematian Munir saya pikir punya bobot dan kesedihan yang sama di mata Jokowi. Jadi jika kawan-kawan aktivis mendesak Komnas HAM untuk memanggil meminta keterangan dan penyelidikan kembali atas kasus-kasus itu, saya berkeyakinan Jokowi juga akan menghormati proses itu tanpa menghalangi," kata Fahmi kepada JPNN, Sabtu (16/8).
BACA JUGA: Ketampanan Hamdan Zoelva Menyita Perhatian Publik
Fahmi melanjutkan, apalagi setelah diangkat resmi sebagai penasehat Tim Transisi, lebih mudah bagi Hendropriyono menjawab segala hal yang masih diduga-duga itu.
"Dan tentu kehormatan dan martabatnya sebagai penasehat Transisi akan beliau jaga di mata publik dengan menghormati proses apapun," ujar aktivis 98 itu.
BACA JUGA: Menkes Undang IDI dan Komnas Anak Bahas PP Aborsi
Fahmi menambahkan publik tidak perlu risau karena kapasitas Hendropriyono hanya dijadikan penasehat di Tim Transisi.
Menurutnya, keberadaan Rumah Transisi hanya 40-60 hari untuk dimintakan ide dan masukkannya, dan bukan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang anggotanya harus sama bersihnya dengan Jokowi serta jauh dari dugaan korupsi dan pelanggaran HAM.
"Saya berkeyakinan bahwa pertimbangan Jokowi matang mengangkat Hendro, dan Jokowi tidak membiarkan "baju"nya yang putih ternoda oleh langkah-langkah yang berpotensi mengurangi dukungan publik, juga "ATM Politik" yang bersusah payah dikumpulkan dalam Pilpres. "ATM Politik" harus dihemat-hemat karena masih banyak kebijakan Jokowi ke depan yang sangat memerlukan dukungan publik, pers dan gerakan civil society," pungkas Fahmi. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 10 Tahun Memimpin, SBY Belum Mampu Sejahterakan Rakyat
Redaktur : Tim Redaksi