Jokowi Takut Parpol Pendukungnya Pecah

Sabtu, 06 September 2014 – 06:36 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Kuatnya Koalisi Merah Putih di parlemen yang menguasai 360 kursi di DPR alias 64,28 persen, sedangkan kubu Jokowi-JK yang didukung PDIP, PKB, Partai Nasdem, dan Partai Hanura yang hanya memperoleh 207 kursi alias hanya 36,96 persen suara di parlemen. Ditambah lagi munculnya bibit perpecahan di kubu pendukung Jokowi menjadikan sumber kegelisahan Jokowi saat ini.

"Kekuatan KMP (Koalisi Merah Putih) sejak awal sudah tergambar jelas jauh lebih kuat dari parpol pendukung Jokowi-JK. Namun yang benar-benar dikhawatirkan Jokowi saat ini adalah pecahnya barisan koalisi parpol pendukungnya di parlemen," ujar peneliti senior bidang politik LIPI Dr  Dr Syarif Hidayat di Jakarta, Jumat (5/9).

BACA JUGA: Kada Dipilih DPRD, Anggota Dewan Berombongan Disel

Dia pun menyayangkan sikap Jokowi yang sejak awal mencanangkan koalisi ramping dan koalisi tanpa syarat kepada parpol pendukungnya. Meskipun kekuatan KMP pasti sudah dihitung kubu Jokowi dan tentu sudah tahu pula apa yang akan dilakukan mereka untuk mengantisipasinya.

"Namun yang menjadi  masalah dan membuat Jokowi benar-benar galau justru karena saat ini sudah muncul bibit perpecahan di antara partai pendukung dan relawan-relawannya," ungkap Syarif.

BACA JUGA: Tim Transisi Jokowi Bantah Mulai Blusukan ke Kementerian

Koalisi ramping menurut Syarif tentu akan menjadi sangat ideal kalau tidak pecah, karena tujuan koalisi ramping ini sendiri adalah menghindari banyaknya konflik kepentingan. Namun belakangan bibit perpecahan mulai terasa sehingga memaksa Jokowi untuk berusaha menarik beberapa anggota KMP masuk ke kubunya.  

Alasannya, Jokowi khawatir parpol yang selama ini mengusungnya tidak komit dengan janji awal untuk berkoalisi tanpa syarat. â€Ã‚Kan  ketika di awal berkoalisi tidak ada kontrak politik alias tak ada bagi-bagi kursi (menteri). Saya melihat setelah Jokowi-JK menang, partai pendukung minta kursi, relawan juga minta kursi. Disinilah mungkin terjadi kontetasi antara relawan dan partai. Jadi persoalan utamanya bukan  kwantitas dukungan tapi kwalitas dari dukungan  itu sendiri,â€Ã‚ beber Syarif.

BACA JUGA: KPK Sinyalir Ada Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus jero

Adanya ide bahwa dengan tambahan dukungan anggota KMP yang bisa diraih akan meringankan tugas pemerintah karena mendapatkan tambahan dukungan suara di DPR, menurutnya wajar saja. Namun selama Jokowi tetap berpijak pada garis kepentingan rakyat dalam membuat program-programnya maka yang bersangkutan tak perlu khawatir pemerintahannya akan digergaji oleh KMP.

"Selama Jokowi mengedepankan kepentingan rakyat, maka kalau KMP di DPR menentangnya, rakyat yang akan melawannya. Jadi Jokowi gak perlu khawatir terhadap KMP. Dia hanya harus membuat program-program tetap pada garis pro rakyat. Tapi begitu dia membuat program yang tidak pro rakyat. Maka jangankan KMP, rakyat pun akan melawannya," papar Syarif lagi.

Terkait informasi adanya "gerakan" kubu Jokowi untuk mengarahkannya maju menjadi Ketua Umum DPP PDIP dalam Kongres PDIP tahun depan. Dinilai Syarif bisa saja perkembangannya ke arah tersebut dan memang akan sangat menarik untuk dicermati. Sebab Jokowi sendiri sebelumnya sudah tegas meminta para menterinya tidak boleh merangkap jabatan di parpol. Sehingga aneh jika presidennya justru menjadi Ketua Umum DPP PDIP.

"Dia kan sudah mengimbau semua calon menterinya tidak boleh merangkap jabatan di parpol. Nah, kalau dia ternyata melanggarnya sendiri, itu artinya dia yang pegang obor lantas dia yang jatuh ke lubang.  Karena obor untuk menerangi supaya tidak kejeblos saat berjalan, kalau Jokowi malah menjadi ketua umum partai sama saja dia bunuh diri," tutur Syarif.

Namun ditegaskan Syarif, ke depannya Jokowi akan melepaskan diri dari bayang-bayang Megawati sekaligus melepaskan diri dari citra presiden boneka dan petugas partai. Meskipun ketegasan Jokowi untuk berdiri di atas konstitusi bisa berseberangan dengan garis kebijakan PDIP, seperti penggunaan hak prerogratif untuk menunjuk menteri yang bisa diintervensi partainya.

"Sebenarnya sangat beralasan tudingan bahwa dia akan jadi boneka, namun terakhir Jokowi tegas dia hanya akan tunduk kepada konstitusi. Sehingga bisa saja dia mengambil berbagai kebijakan yang tidak segaris dengan kepentingan partai atau ketua umumnya. Bisa saja dia sesuai konstitusi menggunakan hak prerogratifnya untuk menunjuk menteri-menterinya dengan tidak tunduk kepada partai," pungkas Syarif.

Seperti diberitakan, belakangan ini sudah muncul berbagai perbedaan antara Jokowi dengan parpol pendukungnya maupun para relawannya. Dimulai dari digeruduknya Kantor Transisi oleh 80-an orang Relawan Jokowi pimpinan Boni Hargens yang diduga meminta jatah kursi menteri. Rencana menaikkan harga  BBM yang dilontarkan Jokowi juga bertentangan dengan garis kebijakan PDIP yang meminta Jokowi agar tidak menaikan BBM. Selain itu permintaan Jokowi agar menterinya terlepas dari jabatan di parpol mendapat penolakan keras dari politisi parpol pengusungnya.

Bukan hanya itu, Wakil Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto pada  Senin (1/9) terang-terangan mengatakan bahwa dalam Kongres ke III PDIP sudah diputuskan bahwa penentuan capres ada di tangan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP. Artinya siapapun yang menjadi capres bahkan memenangkannya tetaplah sekedar petugas partai yang menjalankan tugas partai. Hasto juga mengatakan kalau kader PDIP banyak yang kompeten menjadi menteri.

"Dalam kongres PDIP yang ketiga sudah ditentukan yang mengambil keputusan terkait itu adalah Bu Mega. Presiden saja yang tentukan Ibu Mega, apalagi cuma menteri," ujarnya saat di Kantor Transisi Jalan Situbondo Jakarta Pusat, Senin (1/9) lalu. (ind)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dikabarkan dilirik Jokowi, Menag Hanya ingin Fokus


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler