jpnn.com, PORT MORESBY - Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014, dan RI diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam pertemuan ABAC Dialog with Leaders bertajuk Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future. Hadir dalam acara itu PM Australia Scott Morrison, PM Vietnam Nguy?n Xuân Phúc, dan Utusan Khusus Cina Taipei Morris Chang. Pertemuan itu membahas isu perdagangan, ekonomi global dan digital ekonomi.
BACA JUGA: Jokowi - Jinping Bahas Perdagangan Hingga Ekonomi Digital
Pertemuan yang dihelat di APEC Haus pada Sabtu (17/11) itu dihadiri pula oleh perwakilan ABAC dari keempat negara dan dimoderasi oleh Richard Cantor dari Amerika Serikat. Dari Indonesia hadir Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.
Saat itu Jokowi menjelaskan bahwa di Indonesia pada 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna smart phone, sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.
BACA JUGA: Jokowi Kembali Usung Konsep Indo-Pasifik di KTT ASEAN
Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan E-Commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17 persen dan mencetak 1000 technopreneurs pada 2020.
Indonesia juga memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0 melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja. Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor misalnya Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi.
BACA JUGA: Abah Sebut Pak Jokowi juga Santri, Begini Kisahnya
“Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif,” kata Jokowi.
Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Jokowi mengingatkan agar ketimpangan digital harus diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan internet of things, penyediaan platform pemasaran digital bagi UMKM misalnya Tokopedia, Qlapa, serta pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal melalui kerjasama dengan marketplace dalam mengembangkan platform e-commerce berbasis potensi daerah seperti pertanian dan perikanan, dan perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital atau digital-ready.
“Di era digital ini, jangan sampai dilupakan aspek inklusifitas di mana manfaat pembangunan melibatkan dan dapat dinikmati semua orang. Dikhawatirkan mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan. Dan kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik,” ucap Jokowi.
Di akhir dialog tersebut, Presiden ketujuh RI ini secara tegas mengingatkan bahwa ketegangan antar negara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat.
“Dan ini pula yang juga dapat mendorong konflik sosial,” tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bertemu 31 Bupati, Jokowi Bantah Isu Antek Asing dan PKI
Redaktur : Tim Redaksi