jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrat angkat bicara terkait sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menterinya berbicara penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lantas membandingkan sikap Presiden Jokowi dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
BACA JUGA: Zulhas Kumpulkan Elite PAN, Apa yang Dibahas?
Dia menyebutkan Presiden menegur para pembantunya itu hal biasa sebenarnya.
"Bapak SBY sering melakukannya juga, tetapi perbedaannya adalah Bapak SBY melakukannya di rapat internal dan hanya untuk konsumsi internal," kata Herzaky dalam keterangannya, Kamis (7/4).
BACA JUGA: Jokowi Larang Menteri Bahas Pemilu, Bambang Pacul Singgung Airlangga dan Sebut Luhut Prime Minister
Dia menegaskan SBY tidak mengekspos kemarahannya ke publik dan menyalahkan para pembantunya di depan publik.
Herzaky juga menyebutkan Presiden Jokowi bisa mencontoh kepada SBY.
BACA JUGA: Pertama Kali Dalam Sejarah, AHY Menerimanya di Gerbang Masjid
"Karena tidak etis sebenarnya mengekspos kemarahan terhadap para pembantunya di depan publik," lanjutnya.
Alumnus Universitas Indonesia (UI) itu juga menyebutkan reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden, tetapi keluh kesah, teguran, kegeraman tanpa sanksi yang nyata bisa dinilai buruk oleh masyarakat.
"Tanpa ada tindakan atau sanksi nyata ke menteri terkait, seperti reshuffle misalnya, bisa membuat publik menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk cari simpati publik, seakan-akan sudah bekerja, padahal lip service belaka," pungkas Herzaky. (mcr8/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Nilai Jokowi Sedang Cuci Tangan Karena Larang Kabinet Bicara 3 Periode
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Kenny Kurnia Putra