jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto menilai larangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada menteri bisa diartikan kepala negara sedang mengingatkan para pembantunya paham tugas pokok dan fungsi.
"Pak Presiden sedang mengingatkan menteri-menterinya agar sadar posisi," kata Bambang Pacul sapaan Bambang Wuryanto ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/4).
BACA JUGA: Demokrat Nilai Jokowi Sedang Cuci Tangan Karena Larang Kabinet Bicara 3 Periode
Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan hanya Mendagri yang sebenarnya bisa membahas isu penundaan Pemilu 2024.
Selain Mendagri, para pembantu Jokowi di Kabinet Indonesia Maju tidak berhak menyinggung tentang penundaan pemilu.
BACA JUGA: Anwar Abbas: Akhirnya Presiden Jokowi Mengeluarkan Pernyataan Keras
"Mendagri, ya, itu kalau mau ngomong masih makai sense dengan tugasnya. Masih masuk akal kalau dalam tugas," lanjut Bambang Pacul.
Dirinya kemudian menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) saja yang bertugas mengelola anggaran negara, tidak berhak membicarakan isu penundaan Pemilu 2024.
BACA JUGA: Luhut Harus Dicopot Jika Masih Bahas Tunda Pemilu, Berani?
Terlebih lagi, isu penundaan Pemilu 2024 sampai dibahas oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Airlangga, kata Bambang Pacul, hanya berhak berbicara penundaan pemilu dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Golkar.
"Kalau Pak Airlangga sebagai Ketum (Golkar, red) bisa. Kalau sebagai Menko, ya, enggak pas," ungkap Ketua DPD PDIP Jawa Tengah itu.
Mengenai posisi Luhut Binsar Pandjaitan membicarakan penundanaan pemilu, Bambang Pacul mempersilakan kepada publik untuk menilai.
"Kalau Pak Luhut, ya, monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan, banyak orang yang mengatakan beliau prime minister. Menteri utama," ungkapnya. (ast/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pinjol Hingga e-Wallet Bakal Kena PPN, Sebegini Tarifnya
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan