jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima sejumlah pelaku perhutanan sosial (PS) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/1).
Mereka yang hadir antara lain berasal dari Gema Perhutanan Sosial, Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI), Perkumpulan Rejo Semut Ireng, Pojok Desa, dan Perkumpulan Arupa.
BACA JUGA: Konon Kedekatan Gibran dengan Bu Mega Sinyal untuk Kader PDIP, Jangan Macam-Macam
Pada kesempatan itu, Jokowi tidak didampingi menterinya.
Dalam pertemuan tersebut, para pelaku perhutanan sosial menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Jokowi. Sebab, program perhutanan sosial telah memberikan dampak signifikan bagi para petani.
BACA JUGA: Anies dan Reshuffle Rabu Pon
Perwakilan Gema Perhutanan Sosial Prof. San Afri Awang menjelaskan berdasarkan riset yang dilakukan di beberapa daerah, petani yang mendapatkan program PS bertambah luasan lahan garapannya.
"Sebelum ada perhutanan sosial, lahan garapan petani desa hutan itu hanya 0,083 hektare, sama dengan 830 meter persegi. Tetapi setelah ada PS, mereka menerima SK dari kebijakan presiden, itu naik sepuluh kali lipat penguasaan tanahnya menjadi 8.400 meter persegi rata-rata," ujar Prof. San Afri Awang.
BACA JUGA: Jokowi Punya Misi Khusus soal Pangan, Zulhas Sebut Semoga Buwas Bisa Merealisasikannya
Bertambahnya luasan area yang digarap tersebut kemudian memberikan dampak meningkatnya pendapatan petani.
Menurut Prof. San Afri Awang, dari penelitiannya di Kabupaten Pati misalnya, pendapatan petani meningkat rata-rata tiga kali lipat, dari Rp 1 juta per bulan menjadi Rp 3 juta.
"Dari segi pendapatan, yang kami ukur dari beberapa tempat saja, ada kenaikan tiga kali lipat pendapatan masyarakat peserta PS dibandingkan dengan sebelum PS. Saya kira ini sangat luar biasa dan ini riil kerja-kerja yang inisiatif masyarakat sendiri, tetapi kebijakannya pemerintah. Ia bisa mengapitalisasi modal sosial mereka untuk penambahan pendapatan mereka," jelasnya.
Dalam pertemuan dengan Kepala Negara, para pelaku perhutanan sosial juga menyampaikan sejumlah usulan, antara lain terkait penyelesaian SK perhutanan sosial yang masih tertunda.
Menurut Prof. San Afri Awang, Presiden Jokowi akan segera menyelesaikan hal tersebut sesegera mungkin.
"Beberapa usulan yang Presiden berjanji akan menindaklanjuti, misalnya, nanti SK-SK yang tertunda, surat keputusan tentang perizinan perhutanan sosial yang masih tertunda, dalam waktu sebulan ini Pak Presiden akan merealisasikannya secepatnya," ungkapnya.
Sementara itu, perwakilan Gema Perhutanan Sosial lainnya, Siti Fikriyah Khuriyati berharap seluruh SK di Jawa bisa selesai pada akhir 2024, terutama mengingat luasan lahannya yang tidak terlalu besar.
Setelah itu, kata Siti, barulah pemerintah menata yang di luar Jawa.
"Jadi, kalau bisa sebelum 2024 itu semua sudah selesai. Ekspektasi pertama itu. Baru nanti yang di luar Jawa ditata supaya jangan sampai nunggu 12,7 juta hektare itu selesai 2030, tetapi kalau bisa dalam waktu yang cepat selesai. Intinya kami ingin 12,7 juta hektare diselesaikan di eranya Pak Jokowi, 2024. Itu warisan luar biasa," ujar Siti. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pilihan Parpol Kaesang Bisa Jadi Sinyal Dukungan Jokowi di Pilpres 2024
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga