jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyikapi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengusulkan pergantian Panglima TNI menjelang tahun politik.
Koalisi masyarakat sipil itu terdiri dari Imparsial, KontraS, YLBHI, Amnesty International, Public Virtue, PBHI, WALHI, ELSAM, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, ICJR, LBH Pos Malang, Centra Initiative, Setara Institute, ICW.
BACA JUGA: Demokrasi Indonesia Makin Mundur, Puncaknya Ada Putusan MK, Gibran bin Jokowi CawapresÂ
Adapun calon Panglima TNI yang dipilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan Laksamana Yudo Margono ialah KSAD Jenderal Agus Subiyanto.
Usulan tersebut dikarenakan masa jabatan panglima TNI saat ini akan segera berakhir pada akhir November 2023.
BACA JUGA: Aliansi Borneo Muda Peduli Demokrasi Soroti Usulan Jenderal Agus Subiyanto Jadi Calon Panglima TNI
Aktivis KontraS sekaligus juru bicara koalisi masyarakat sipil, Dimas Bagus Arya mengatakan pergantian Panglima TNI sejatinya menjadi jalan rotasi dan regenerasi jabatan di tubuh TNI secara fair demi kepentingan negara.
"Bukan demi kepentingan pemerintah yang berkuasa, apalagi jika dijalani dengan cara yang berbau nepotisme. Sayangnya, justru ini yang kami sinyalir tengah terjadi, yaitu fenomena nepotisme dalam hal pergantian Panglima TNI," ujar Dimas dikutip dari siaran pers koalisi sipil, Minggu (5/11).
BACA JUGA: Pengamat Ini Heran Jokowi Mempercepat Penunjukkan Panglima TNI Pengganti Laksamana Yudo
Menurut Dimas, fenomena nepotisme sangat terasa melihat latar belakang hubungan dekat antara Jokowi dan Agus Subiyanto ketika masing-masing menjabat pimpinan pemerintahan dan satuan teritorial di kota Surakarta, Solo.
"Panglima TNI usulan Presiden yaitu Agus Subiyanto pernah menjadi sebagai Dandim Surakarta ketika Jokowi menjabat wali kota di kota yang sama," ucapnya.
Praktik pergantian Panglima yang seperti ini menurut koalisi, jelas mereduksi kebutuhan regenerasi serta rotasi matra TNI yang diwarnai tujuan dan motif tertentu yang mengarah pada politik praktis, yaitu kepentingan partisan kelompok yang bersifat jangka pendek.
"Kepentingan tersembunyi itu sulit dipungkiri menyangkut Presiden Jokowi yang kini cawe-cawe Pilpres dan memenangkan salah satu kandidat sekaligus memberikan keuntungan pada anaknya, Gibran yang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto," tutur Dimas.
Mengingat Indonesia sedang memasuki tahun politik elektoral, maka pertimbangan pemilihan calon Panglima TNI harus betul-betul didasarkan pada kepentingan rotasi dan regenerasi di dalam tubuh TNI, bukan dilatarbelakangi kedekatan personal maupun kepentingan politik.
"Kami memandang, nama Agus Subiyanto rentan dimensi politisnya. Usulan nama itu juga punya potensi besar disalahgunakan Presiden untuk kontestasi Pemilu 2024," ucap Dimas.
Kendati Jokowi sudah tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden, katanya, dalam kontestasi Pilpres 2024 terdapat anak kandung Presiden ketujuh RI itu, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres.
"Oleh karena itu, masyarakat luas patut ikut mengkhawatirkan adanya potensi politisasi institusi TNI dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang," ujar Dimas.
Koalisi mengingatkan bahwa dalam konteks pemilu, TNI dilarang terlibat politik praktis sebagaimana amanat Pasal 39 UU Nomor 34 Tahun 2004, sehingga keterlibatan tentara aktif dalam aktivitas politik atau yang berkaitan dengan itu harus dihindari.
Di sisi lain, pergantian Panglima TNI harus selalu ditujukan sebagai momentum perbaikan internal dalam rangka mewujudkan TNI sebagai alat pertahanan negara yang profesional, modern, dan menghormati HAM.
Dalam konteks itu, meski pergantian panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, menjadi penting otoritas tersebut dijalankan secara bijak dan akuntabel.
"Pergantian panglima TNI bukan hanya tentang pergantian sosok pimpinan, tetapi yang jauh lebih penting hal tersebut juga akan memengaruhi baik-buruknya dinamika dan wajah TNI ke depan," tutur Dimas.
Dia juga menyampaikan pergantian Panglima TNI dalam suasana kontestasi politik ini sudah seyogianya bebas dari kepentingan yang pragmatis-politik.
Presiden dan DPR menurutnya harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatis-politis dalam pergantian Panglima TNI, seperti mempertimbangkan unsur kedekatan dengan lingkaran kekuasaan, kepentingan kelompok, dan keuntungan politik.
"Pola pergantian yang berbasis pada pragmatis-politis menjadi berbahaya, karena selain menjadikan TNI rentan dipolitisasi juga menggerus profesionalitas, merusak soliditas internal TNI, dan mengabaikan reformasi TNI," ujarnya.(fat/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam