jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Keputusan itu dikomentari oleh Wakil Sekretaris Fraksi Demokrat DPR RI Irwan Fecho. Dia menilai tidak ada yang spesial dari keputusan tersebut.
BACA JUGA: Bang Saleh Curiga PPKM Darurat dan Mikro Identik, Hasilnya Pun Bakal Sama
"Penunjukan Pak Luhut untuk pimpin PPKM Darurat itu nothing special. Pak Jokowi pimpin langsung pun begitu-begitu saja," ucap Irwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6).
Faktanya, lanjut anggota Komisi V DPR RI itu, pemerintah sejak awal pandemi sudah menunjukkan kebijakan yang tidak konsisten dan seringkali blunder.
BACA JUGA: Irjen Panca Membeber Peredaran Narkoba di Sumut, Banyak Oknum Aparat Terlibat
Dia juga memandang kebijakan pemerintah melanjutkan PPKM untuk mengendalikan laju pandemi Covid-19 hal yang normatif.
"Ujung-ujungnya juga kuncinya di pemerintah daerah, pertanyaannya pemerintah daerah apa memang masih ada uang?" ujar politikus asal Kalimantan Timur itu.
BACA JUGA: BEM UI Mengkritik Jokowi, BEM Unair Bereaksi, Tegas
Menurut Irwan, persentase distribusi vaksin sejauh ini juga masih rendah. Termasuk upaya tracing dan testing yang belum optimal.
Oleh karena itu, wasekjen DPP Demokrat itu menyarankan lebih baik pemerintah sekalian menerapkan lockdown.
"Enggak boleh ragu-ragu. Dengan situasi seperti ini lebih baik tegas, lockdown. Kemudian intensifkan pemberian vaksin dan lakukan tracing dan testing secara masif. Itu baru kongkret menurunkan tren Covid-19 yang terus naik," pungkas Irwan. (fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam