jpnn.com - JAKARTA -- Capres Joko Widodo menegaskan bahwa akan mengedepankan diplomasi Goverment to Goverment (G to G) atau pemerintah dengan pemerintah, jika terjadi benturan dengan negara luar.
Dia kembali mengulang bahwa ada tiga pola diplomasi luar negeri yang diutamakan. Yakni, G to G, pelaku bisnis dengan bisnis (B to B) dan people to people (P to P) atau masyarakat dengan masyarakat di dua negara.
BACA JUGA: Ruhut: Seizin SBY, Saya Dukung Jokowi-JK
"Jika ada benturan atau dinamika dengan negara lain misalnya tapal batas, tentunya diutamakan diplomasi G to G. Dengan cara itu tapal batas baik darat dan laut akan diselesaikan," kata Jokowi di debat capres bertajuk "Politik Luar Negeri dan Ketahanan Nasional", di Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (22/6) malam.
Menurutnya, menyelesaikan masalah yang terjadi dengan negara lain tidak akan selesai dengan perang. Jalan keluar lain harus dicari. Yakni diplomasi G to G. "Kalau mentok dibawa ke Mahkamah Internasional," katanya.
BACA JUGA: Jokowi Ingin Pesawat Tanpa Awak Awasi Maritim
Namun, ia menambahkan, bahwa diplomasi harus dikerjakan seintensif mungkin dan sebisa-bisanya. Sehingga apa yang menjadi kepentingan nasional, kepentingan rakyat, kepentingan ketahanan nasional tidak terganggu karena benturan dan dinamika dengan negara lain.
Karenanya, Jokowi memandang, diplomat yang andal juga harus dikirim ke luar negeri untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada.
BACA JUGA: Jokowi Siapkan Poros Maritim Dunia
"Semua kita lakukan diplomasi, tanpa berpikiran kita ingin mengedepankan lewat senjata atau leawat perang," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ruhut Sitompul Jatuh Hati ke Jokowi-JK
Redaktur : Tim Redaksi