JAKARTA - Masalah pembebasan tanah hingga kini masih mengganjal pembangunan jalan tol Jakarta Outer Ring Road West 2 (JORR W2) yang menghubungkan Kebon Jeruk-Ulujami.Pembangunan JORR W2 ini merupakan bagian dari Proyek Jaringan Jalan Nasional yang telah dicanangkan oleh pemerintahOleh karena itu sedianya pembangunan JORR W2 ini diharapkan dapat direalisasikan sebelum 2012
BACA JUGA: Timur Pradopo Resmi Jabat Metro-1
"Karena itu, pemerintah diminta segera mengeluarkan kebijakan yang tegas dalam proses pembebasan lahan," kata Direktur Jakarta Marga Jaya Ngurah Wirawan kepada wartawan di Jakarta, kemarin.Sebagai operator, PT
BACA JUGA: Proyek Adipura Sarat Korupsi
“Pertama, terjadinya perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat pemilik lahan tentang tata cara penilaianMenurut Ngurah, berdasarkan temuan di lapangan, pemilik lahan tidak mempermasalahkan skema dan harga
BACA JUGA: Pasien Miskin Capai 175 Ribu KK
“Selama pemerintah memberi harga yang sesuai dan manusiawi, mereka tidak ada masalah,” ujarnyaKetika ditanya yang dimaksud manusiawi, Ngurah menguraikan, pemilik lahan di sepanjang rencana ruas JORR W2 terbagi dua, yakni pemilik yang tinggal di luar areal dan pemilik lahan yang masih tinggal di kawasan tersebut.“Bagi pemilik lahan yang tinggalnya di luar areal lahan tidak ada masalahYang kerap merasa tidak dihargai dan tidak dimanusiakan adalah warga pemilik lahan yang masih menetap di areal lokasi lahan,” jelasnya.Pemilik lahan ini, kata Ngurah Wirawan, pada dasarnya sudah setuju soal harga lahanNamun mereka bingung akan pindah atau membeli lahan baru, karena tidak diberi uang pindah dan sebagainya.
“Pemerintah tidak memikirkan nasib mereka setelah menjual tanahnya untuk pembangunan jalan tolIni yang memberatkan mereka untuk melepas tanahnya dan akhirnya menghambat,” kata Ngurah.Jika pemerintah mau memanusiakan mereka dengan membangun apartemen atau rumah yang tidak jauh dari lokasi rumah mereka saat ini, ucap Ngurah, dalam waktu singkat pemilik lahan bersedia lahannya segera dibebaskan.
“Intinya mereka tidak mau terlantar dan jauh pemukiman barunya dari lokasi saat iniKegiatan mereka banyak dilakukan dekat dengan tempat saat iniKalau pemerintah mengakomodir itu, mereka berlomba untuk segera pindah,” tambahnyaSelain itu, kata Ngurah Wirawan, kurangnya penghargaan atau perhatian aparat pemerintah terhadap aparatnya yang di lapangan, juga menjadi penyebab terhambatnya pembebasan lahan JORR W2.
“Aparat yang di bawah butuh hasil kerjanya membebaskan lahan tol dihargai oleh atasan mereka, mulai dari kepala dinas hingga tingkat gubernur dan menteriJika selama ini yang mereka peroleh hanya tepuk tangan di pundak atas upaya mereka, selama itu pula pembebasan lahan ini akan terhambat,” paparnya.
“Mereka minta diayomi dan diberi penghargaan, mungkin semacam promosi jabatan atau dalam bentuk lain, yang intinya mereka merasa hasil kerja mereka ada timbal baliknya dari yang duduk di atas,” tambahnyaUntuk itu, kata Ngurah, sudah saatnya pemerintah, dalam hal ini menteri keuangan, menteri PU, gubernur dan BPN saling berkoordinasi untuk mengakomodasi dan membahas persoalan yang ada di lapangan saat ini.
Setelah itu, ujar Ngurah, barulah dirumuskan sebuah komitmen tentang tata cara insentif dan masalah regulasi secara periodik“Pemilik lahan dari enam kecamatan sepanjang JORR W2, tidak masalah soal pembebasan lahan, asal persoalan tadi diakomodir,” ujarnya.(aj/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pria Tewas di Kamar Hotel. Diduga Overdosis Obat Kuat
Redaktur : Tim Redaksi