jpnn.com - JAKARTA - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdakwa perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji dalam proses perencanaan Hambalang atau proyek-proyek lainnya dan pencucian uang Anas Urbaningrum menggiring forum persidangan ke ranah politik. Keterangan itu diungkapkan jaksa saat membacakan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi Anas dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (12/6).
Jaksa Yudi Kristiana mengatakan, dari nota keberatan yang diajukan Anas, ada kesan seolah-olah mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) itu tidak sedang dihadapkan dalam persidangan kasus korupsi di pengadilan tipikor. Tetapi, lanjut jaksa, terdakwa berhadapan dengan lawan politik dalam kontestasi politik.
BACA JUGA: Tjahjo Kumolo Akui Ada Rp 9 Miliar Dana Siluman di Rekening Jokowi-JK
"Oleh sebab itu dengan kepiawaiannya dalam berorasi, terdakwa berusaha menggiring forum persidangan masuk format politik dengan menggunakan bahasa politik, gestur politik, logika politik, dan sentimen politik ," kata Yudi.
Menurut Yudi, Anas secara sadar, sistematis dan terukur berusaha sangat keras membius panggung hukum persidangan untuk dipaksa masuk ke skema politik. Dengan cara mendramatisir dan membawa peristiwa-peristiwa yang menyertai proses hukumnya mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan sebagai basis utama berpikir.
BACA JUGA: Di Pondok Pesantren, Jokowi Curhat Diserang 23 Isu Fitnah
Yudi juga mengatakan, Anas dengan susah payah berusaha membangun logika pembenaran bahwa dirinya merupakan korban pertarungan politik. Menurutnya, hal itu merupakan sesuatu yang tidak perlu.
"Seolah-seolah terdakwa dibawa ke persidangan ini adalah bagian skenario politik dan kami yang berada di sini adalah instrumen kepanjangan tangan politik. Sungguh sesuatu yang berlebihan dan tidak perlu," tandasnya. (gil/jpnn)
BACA JUGA: KPK Periksa Politikus Partai Golkar untuk Kasus Hambalang
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kunjungi Pesantren, Jokowi Sebar Foto Naik Haji
Redaktur : Tim Redaksi