jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat merasa aneh dengan pemikiran Bakal Calon Presiden (Bacapres) untuk Pemilu 2024 Prabowo Subianto.
Pasalnya, Prabowo meminta agar kaum buruh jangan banyak menuntut upah ke pengusaha karena jika dia terpilih akan memberikan banyak subsidi.
BACA JUGA: 2024 Dinilai jadi Tahun Kemenangan bagi Prabowo
"Perspektif di pemikiran Prabowo itu adalah business bias bias kepada pengusaha, bias kepada keadilan, dalam hal ini keadilan bagi kaum buruh," tegas Jumhur dalam siaran tertulisnya, Kamis (9/11).
Menurut Jumhur labour revenue atau pendapatan buruh dan juga capital revenue dalam satu usaha di Indonesia masih sekitar 39 persen atau paling rendah di Asean Five.
BACA JUGA: Bersama Prabowo, BPP Ingin Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045
Sementara di dunia yang lebih beradab seperti di Eropa bisa sampai 60 persen pendapatannya untuk buruh.
Karena itu, Jumhur menilai ketika buruh ingin pendapatan lebih, sangat masuk akal akal.
BACA JUGA: Anies Ingin Setop Diplomasi Transaksional dan Jadikan Indonesia Penentu Agenda Global
Jumhur lantas mengutip pandangan ekonom Faisal Basri yang sudah membuat gambaran terkait investasi.
Menurutnya, keluhan investor soal perburuhan hanya urutan ke-11. Hal yang paling pertama adalah ketidakpastian kebijakan, perpajakan, dan lain-lain
Jumhur juga menyampaikan dari 2003 sampai sebelum lahirnya UU Omnibus Law itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi dengan peraturan yang lama.
Namun sekarang dibuat peraturan yang lebih merendahkan kesejahteraan kaum buruh, sementara pertumbuhan segitu saja sebegitu saja.
"Jadi tidak ada hubungan antara memberikan servis kepada pengusaha dengan pertumbuhan tinggi, tidak ada hubungan itu. Yang ada malah bisa sebaliknya karena pertumbuhan disumbangkan 56-57 persen dari belanja masyarakat," ucap Jumhur.
Ia mengingatkan, kalau kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul.
Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul, termasuk yang berteknologi tinggi seperti motor, sepeda, peralatan rumah tangga dan tentunya seperti garmen dan sebagainya.
Karena masyarakat tidak memiliki uang untuk membeli.
"Jadi perspektifnya tidak boleh jangka pendek, itu perspektif abad 18 sampai awal," katanya.
Menurut Jumhur sekarang bicaranya di luar itu. Dia lantas meluruskan pernyataan Prabowo.
"Yang betul itu adalah hadirkan keadilan, yang menguntungkan bagi pengusaha dan buruh. Nah di situ harus ada peran negara," katanya.
Menurut Jumhur negara terkesan abai, tidak mau berperan. Banyak hal yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi pengusaha, tetapi gegara gagal menghadirkan satu servis maka keuntungan pengusaha terpotong.
Jumhur menunjuk contoh mengenai biaya logistik, pelabuhan, transportasi, pungli, dana-dana KKN yang tidak berhubungan industri yang semuanya merugikan dunia usaha dan jumlahnya besar.
Menurut Jumhur, di Malaysia itu biaya logistik sudah 13 persen dari PDB, sementara Indonesia masih 20-23 persen.
"Jadi tinggi sekali, coba kalau kita bisa dipotong sampai 16 persen itu luar biasa, sangat menguntungkan dunia usaha. Jadi enggak ribut lagi dengan buruh," katanya.
Jumhur juga menyoroti masalah bunga bank yang tinggi sekali seperti rentenir.
"Negara hadir dong, di negara tetangga bisa 4-5 persen, kenapa di kita harus 12 persen, bahkan jauh di atas dari BI Rate, marjin terlalu luas, spreadnya terlalu tinggi," ungkap dia.
Menurut Jumhur, negara seharusnya hadir agar pengusaha bisa lebih mendapatkan pendapatan daripada harus membayar bunga, seehingga biaya buruh bisa lebih dikompromikan.
Dia juga menyampaikan keluhan para pengusaha mengenai banyaknya barang impor yang tidak perlu, bukan hanya beras dan gula, tetapi produksi lokal yang seharusnya bisa di isi barang impor, malah di impor cdari China.
"Jadi harus ada keadilan negara, bukan hanya menyalahkan buruh. Itu sangat disesalkan sekali," kata Jumhur.
Bacapres Prabowo Subianto sebelumnya berpidato dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/1) Dia meminta agar buruh tidak banyak menuntut pengusaha soal kenaikan upah.
Menurut Prabowo, jika dirinya terpilih menjadi presiden di Pemilu 2024 maka akan memberikan sejumlah subsidi kepada para buruh.
Antara lain subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya sekolah, hingga makan siang gratis.
"Indonesia sudah welfare state, kami akan bicara ke pemimpin buruh, 'eh saudara, kesehatan enggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah. Sekolah harus kami bikin enggak bayar, kemudian kami akan kasih makan siang'," kata Prabowo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Prabowo-Gibran Unggul di 2 Provinsi, Ganjar - Mahfud Kuat di Jateng, Anies-Muhaimin di DKI
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang