jpnn.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat menolak rencana pemberlakuan ERP (Elektronic Road Pricing) atau jalan berbayar di 25 ruas jalan di DKI Jakarta.
Dia menilai rencana penerapan ERP merupakan perbuatan diskriminatif, sebab hanya orang yang punya uang saja yang bisa menikmati 25 ruas jalan di DKI tersebut.
BACA JUGA: Maling Motor Pakai Atribut Ojek Online Bergentayangan, Hati-Hati, Waspada
"Menurut saya ERP harus ditolak, karena mendiskriminasi orang berduit dan tidak berduit, apalagi para pengendara ojek daring yang hidupnya sudah susah bekerja 15 jam per hari, akan makin susah," ujar Jumhur dalam keterangannya, Kamis (9/2).
Jumhur sebelumnya juga menyatakan pandangan senada pada aksi unjuk rasa sejumlah pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator).
BACA JUGA: Pelaku Pengeroyokan Ojek Online di Mangga Besar Ditangkap
Para pengemudi ojek daring menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2).
Mereka menilai penerapan ERP hanya akan memberatkan pengendara, khususnya ojek dan pengemudi daring karena akan melewati jalan berbayar berkali-kali dalam sehari.
BACA JUGA: ERP Membuat Biaya Perjalanan Makin Tinggi, Mempersulit Mereka yang Mencari Rezeki
Jumhur menyebut semua kendaraan baik roda dua maupun roda empat sudah membayar pajak.
Dia juga mengatakan jutaan anggota yang tergabung dalam KSPSI pada umumnya menggunakan motor.
Karena itu, penerapan ERP akan menggerus pendapatan para pekerja.
"Di Singapura saja yang pendapatan rata-rata rakyatnya 16 kali lipat dari rakyat Indonesia, ada yang menyebut ERP merupakan electronic rob people atau perampokan uang rakyat secara elektronik."
"Jadi, bila ini diterapkan di Jakarta sama artinya menghisap sampai ke tulang sumsum rakyat Jakarta," katanya.
Jumhur menegaskan akan menurunkan ratusan ribu buruh untuk berunjuk rasa menolak ERP bersama para pengendara ojek daring, bila Pemprov DKI Jakarta masih tetap ingin menerapkannya. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jalan Berbayar, Kebijakan Konyol
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang