jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mendukung penuh instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para kepala daerah khususnya Bupati dan Wali kota untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 demi terwujudnya herd immunity.
“Kami mengapresiasi perhatian penuh dan tulus dari Pak Jokowi untuk menyelamatkan anak bangsa ini,” ujar Junimart Girsang di Jakarta, Sabtu (21/8/2021).
BACA JUGA: Info Penting Panselnas soal Vaksinasi Peserta Seleksi CPNS 2021 dan PPPK
Junimart mengingatkan instruksi tersebut harus diiringi dengan percepatan distribusi vaksin oleh pemerintah pusat kepada Pemda. Sebab, instruksi itu berlaku kepada seluruh daerah, tidak hanya daerah di Pulau Jawa dan Bali saja.
“Pemerintah pusat mesti mendistribusikan vaksin sesuai permintaan daerah dan dilakukan secara transparan. Instruksi tersebut jelas berlaku bagi seluruh kepala daerah termasuk di Provinsi Sumatera Utara (Sumut),” ungkap anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI dari Dapil Sumut III itu.
BACA JUGA: Sekjen Gerindra: Vaksinasi yang Dilakukan TIDAR Bentuk Partisipasi Masyarakat
Menurut pria kelahiran Kabupaten DAIRI itu, salah satu kunci percepatan vaksinasi dapat dilakukan jika pemerintah pusat bertindak lebih sigap membangun koordinasi dan komunikasi dengan seluruh Pemdaterkait distribusi vaksin.
"Oleh karena itu, tidak boleh ada permintaan vaksin dari Pemda yang diabaikan dengan alasan stok vaksin kosong,” terangnya.
BACA JUGA: Vaksin AstraZeneca dan Pfizer Tiba Lagi di Indonesia
Selain itu, Jumimart juga mengkritisi masalah tidak jelasnya koridor tata cara mendapatkan vaksin bagi Pemda di tingkat Kabupaten/Kota. Hal tersebut menjadi kendala bagi para Kepala Daerah untuk mendapatkan stok vaksin.
"Yang belum jelas dan bisa jadi masalah, ke mana para kepala daerah meminta vaksin itu? Apakah bisa langsung ke pemerintah pusat atau tetap melalui pemerintah provinsi. Ini adalah kendala yang dialami para kepala daerah selama adanya vaksinasi ini,’ ujar Junimart.
Dia menegaskan kendala tersebut menjadi penyebab tidak meratanya distribusi vaksin ke setiap daerah. Bahkan telah menciptakan masalah baru di tengah masyarakat saat ini.
Sebab, kontribusi dan distribusi vaksin tidak diatur secara transparan kepada masyarakat. Seharusnya jumlah vaksin yang disalurkan dapat diketahui khalayak.
Menurut Junimart, pemerintah pusat harus menjelaskan secara rinci persyaratan mendapat vaksin.
Tujuannya, menurut dia, agar para kepala daerah bisa sosialisasi ke masyarakat untuk persiapan dan tidak terjadi kerumunan.
“Fakta yang terjadi dua bulan terakhir ini masyarakat berbondong-bondong datang ke puskesmas atau tempat yang ditentukan tetapi tidak seluruhnya divaksin, dengan alasan stok terbatas. Artinya masyarakat sudah tahu dan punya jadwal kapan gilirannya untuk mendapat vaksin,” tegas Junimart.
Begitu juga halnya terkait tenaga kesehatan (Nakes). Pemerintah diharapkan dapat mengatur perbandingan jumlah nakes sebagai vaksinator dengan jumlah penerima vaksinasi.
"Dipertimbangkan juga kemampuan mereka seorang vaksinator bisa melakukan vaksinasi untuk berapa masyarakat. Ini sangat perlu dalam rangka efektivitas target vaksinasi menuju herd Immunity," tegas mantan anggota Komisi III DPR RI itu.
Sebelumnya, Presiden Jokowi, saat memberi pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Jawa Timur. Mengatakan pada Agustus ini dan September nanti, Pemerintah akan kedatangan vaksin dalam jumlah besar sekitar 142 juta dosis.
“Berkaitan dengan vaksinasi dipercepat. Saya minta bupati/wali kota kalau vaksin datang langsung habiskan secepat-cepatnya. (Kalau habis) minta lagi. Timing di Agustus ini pas karena datang vaksin banyak sekali,” ucap Presiden di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun.
Presiden menyampaikan percepatan vaksinasi untuk dua bulan ini penting lantaran pemerintah akan menerima vaksin dalam jumlah besar dibandingkan sebelumnya.
Sepanjang Agustus ini, Indonesia akan kedatangan sedikitnya 72 juta dosis dan pada September 70 juta dosis. Jumlah itu jauh lebih besar dari rata-rata yang diterima selama tujuh bulan terakhir.
Pemerintah menargetkan akan mendatangkan total 370 juta dosis vaksin covid-19 hingga akhir tahun ini. Pemerintah juga tengah berupaya agar adanya tambahan sehingga pasokan vaksin bisa mencapai 430 juta dosis.(fri/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich