jpnn.com - JAKARTA - Jumlah kementerian di era presiden terpilih hasil Pemilu 2024 Prabowo Subianto kemungkinan bertambah dari 34 kementerian yang ada saat ini menjadi 40 kementerian.
Kemungkinan penambahan jumlah kementerian terbuka menyusul wacana yang berkembang saat ini, di antaranya sebagaimana dikemukakan Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.
BACA JUGA: Catatan Ketua MPR: Gotong Royong & Menghidupkan Kewajiban Saling Kontrol dan Seimbang
Dia menyebut ada wacana yang berkembang jumlah kementerian bakal bertambah dari yang semula 34 kementerian menjadi 40.
Yusril menegaskan hal itu baru wacana arena belum mendengar secara resmi dari Prabowo.
BACA JUGA: Rosan Bertemu Dubes dan Menteri Kantor Kabinet Inggris, Bahas Kerja Sama Multisektor
"Saya belum dengar resmi dari beliau (Prabowo). Wacana yang berkembang sekitar 40. Jadi, ya bertambah sekitar enam kementerian lagi dari yang sekarang,” ujar Yusril menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang di Jakarta, Sabtu (18/5).
Terlepas dari wacana itu, Yusril menyatakan sejauh ini baru ada pembahasan mengenai rumusan struktur kabinet.
BACA JUGA: Sultan Puji Prabowo Terhadap Kepentingan & Masa Depan Masyarakat Adat
Yusril dalam kesempatan yang sama juga menyatakan dukungannya kepada DPR untuk merevisi UU Kementerian Negara.
Dia berpendapat pembatasan jumlah kabinet yang ditetapkan dalam undang-undang menyulitkan presiden untuk mewujudkan program-program kerjanya.
"Di satu pihak, selalu dikatakan mengangkat dan memberhentikan menteri itu kewenangannya presiden, hak prerogatif presiden, bagaimana presiden mengangkat menteri kalau misalnya kementeriannya tidak ada,” kata Yusril.
Menurut Yusril, presiden seharusnya punya kebebasan untuk menyusun kabinetnya, termasuk menambah, mengurangi, menggabungkan, atau memisahkan kementerian.
“Seharusnya diberi kebebasan kepada presiden untuk menentukan berapa jumlah kementerian atau membubarkan kementerian yang ada atau memperluas kewenangan atau menggabungkan kementerian dan lain-lain itu sepenuhnya kita serahkan ke presiden,” katanya.
Menurut Yusril, presiden dahulu bekerja untuk melaksanakan Garis Besar Haluan Negara (GBHN), sementara sekarang presiden bekerja untuk mewujudkan program-program yang dijanjikan saat masa kampanye.
“Jadi, untuk melaksanakan programnya itu, mau tidak mau harus ada satu kementerian yang menangani hal itu. Misalnya, apa yang dipikirkan Pak Prabowo sekarang memberikan makan gratis kepada anak-anak sekolah, susu gratis dan lain-lain, nanti itu akan ditangani siapa? Apakah cukup dengan kementerian yang ada atau misalnya Pak Prabowo merasa perlu ada kementerian khusus untuk menangani itu. Nah itu (makan siang gratis) tidak ada programnya pada (pemerintahan) sebelumnya,” kata Yusril.
Dalam Musyawarah Dewan Partai PBB, yang diikuti jajaran pengurus pusat sampai daerah, agenda pelantikan presiden-wakil presiden periode 2024–2029, pembentukan kabinet dan pelantikannya kemudian merupakan isu-isu yang menjadi sorotan, selain juga mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.
Dalam rapat itu, yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Yusril, juga akan membahas dan menetapkan jadwal Muktamar Ke-VI Partai Bulan Bintang.
“Saya harap semua berjiwa besar, bersabar, dengan hati pikiran yang tenang membahas berbagai agenda yang akan dibicarakan dalam persidangan Musyawarah Dewan Partai ini untuk kepentingan dan kemaslahatan tentunya,” kata Yusril dalam sambutannya.
Musyawarah Dewan Partai dijadwalkan berlangsung sampai pukul 22.30 WIB. Dalam acara pembukaan, Yusril turut didampingi jajaran pengurus pusat Partai Bulan Bintang termasuk Sekretaris Jenderal DPP PBB Afriansyah Noor. (Antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Teka-teki Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran, Profesional & Politikus Bakal Seimbang?
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang