jpnn.com - MATARAM – Pengangkatan honorer jadi PPPK dinilai sangat membantu mengatasi masalah pengangguran di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat.
Guna mengurangi angka pengangguran, Pemkot Bima menggelar bursa kerja atau job fair pada 4-5 Desember 2023 dengan melibatkan 20 perusahaan yang menawarkan 200 lowongan kerja baru kepada masyarakat di wilayah itu.
BACA JUGA: 2 Syarat Honorer jadi PPPK Jalur Tol, Semoga Dikabulkan
"Acara berlangsung selama 2 hari, dari tanggal 4 hingga 5 Desember 2023, melibatkan 20 perusahaan yang menawarkan 200 lowongan kerja kepada masyarakat Kota Bima," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Bima, Mohammad Rum saat membuka acara Job Fair dan Talkshow Ketenagakerjaan di Convention Hall Paruga Na'e, dalam keterangan tertulis, Senin (4/12).
Rum mengaku prihatin terhadap tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima. Meski, hal ini bukan hanya isu lokal, tetapi juga isu nasional.
BACA JUGA: Menjelang Pengangkatan Honorer jadi PPPK, Ribuan Non-ASN Bisa Tidur Nyenyak
"Data BPS tahun 2022 mencatat bahwa angka pengangguran terbuka di Kota Bima mencapai 3,73 persen atau setara dengan 3.560 orang," kata Rum.
Diaberharap bahwa angka pengangguran dapat berkurang setelah dikukuhkan tenaga lulusan PPPK Kota Bima sebanyak 439 orang, ditambah dengan 200 orang pencari kerja yang siap bergabung di dunia kerja.
BACA JUGA: Senayan Khawatir Pengangkatan Honorer jadi PPPK Deadlock, Banyak Masalah Rumit
Pada kesempatan yang sama, dia menyampaikan kekhawatiran terhadap ketidaksesuaian antara jumlah calon tenaga kerja dengan jumlah lowongan kerja di Kota Bima.
Seperti di job fair 2023, “hanya” menyediakan 200 lowongan kerja. Adapun honorer yang diangkat menjadi PPPK di Pemkot Bima tahun ini 439.
Untuk itu, dia menekankan pentingnya menjaga kondusivitas keamanan, kepastian hukum, dan regulasi yang jelas untuk menarik investasi ke Kota Bima.
"Saya berharap teman-teman DPMPTSP dan Dinas Tenaga Kerja mulai sekarang lakukan deteksi jumlah pekerja di perusahaan dan dunia usaha di Kota Bima. Jangan sampai pekerjanya lebih banyak dari luar Kota Bima. Yang rugi justru tenaga lokal yang harus diutamakan untuk diakomodir," tegas Pj Wali Kota Bima.
Rum menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima berkomitmen untuk terus memastikan jaminan keamanan dan kondusivitas iklim investasi di Kota Bima.
"Pemerintah Kota Bima pasti hadir dalam mengawal dan menjamin gerak laju investasi di Kota Bima. Bagi seluruh calon investor akan diberikan ruang dan akses khusus dalam mengembangkan usaha di Kota Bima melalui kemudahan akses perizinan dan keamanan aset perusahaan yang akan berinvestasi nantinya," katanya.
Pengangkatan Honorer jadi Solusi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengungkapkan jutaan tenaga honorer yang telah bekerja puluhan tahun menunggu keadilan.
Diungkapkan juga bahwa di beberapa instansi di daerah, jumlah tenaga honorer lebih banyak dibanding PNS.
Jika tenaga honorer yang sudah bekerja bertahun-tahun tersebut diberhentikan begitu saja, maka akan menimbulkan masalah baru yang lebih serius, yakni tingkat pengangguran akan makin tinggi.
Dengan alasan tersebut, dia mendorong pemerintah mengangkat seluruh honorer yang sudah bekerja minimal 5 tahun dan lolos audit, diangkat menjadi PPPK tanpa tes. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu