jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya terus menggodok berbagai upaya untuk menyejahterakan para guru swasta di Kota Pahlawan tersebut.
Salah satu upaya yang masih dibahas terkait dengan upaya sharing guru atau satu guru yang bisa mengajar di beberapa sekolah.
Sharing guru ini diharapkan bisa memenuhi jam kerja guru swasta sehingga mencapai target 24 jam kerja dalam satu minggu. Apabila tercapai, maka guru swasta bisa mendapat gaji sesuai upah minimum kota (UMK) Surabaya.
Menurut Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Swasta Erwin Darmogo, itu adalah konsep kasar yang diusulkan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat bertemu para kepsek.
BACA JUGA: Guru Honorer Sangat Terbantu dengan Bahan Bimbel PPPK dari Kemendikbud
"Namun, itu baru kasarannya saja karena fokus rapat kemarin memang membahas PPDB," kata Erwin.
Menurutnya, sharing guru ini masih perlu dikaji lagi karena selama ini kendala utama sekolah swasta adalah kekurangan murid.
BACA JUGA: Guru Honorer Segera Disuntik Vaksinasi COVID-19, Bagaimana di Sekolah Swasta?
Ketika kekurangan murid, kegiatan kelas menjadi lebih sedikit dan memengaruhi jam kerja guru swasta.
"Inti masalahnya itu, kesejahteraan guru swasta itu tergantung jumlah murid yang ada di sekolah, karena sekolah bersumber dari dana SPP yang masuk. Ketika jumlah murid sedikit, penerimaan sekolah ikut sedikit, maka kesejahteraan tidak akan tercapai," tambahnya.
Erwin mengakui sekolah-sekolah swasta kecil dengan kemampuan dana mandiri akan sangat bergantung dengan jumlah murid.
Berbeda dengan sekolah swasta yang memiliki latar belakang yayasan besar, akan lebih siap menghadapi jumlah murid yang berkurang.
Erwin tak bisa memastikan besaran gaji yang diterima oleh guru swasta yang memang harus sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing.
Dia berharap kesejahteraan guru swasta tersebut dibahas lebih mendalam lagi oleh pemda. (ngopibareng/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia