jpnn.com - JAKARTA-Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), sejak September 2015 hingga Maret 2016 telah terjadi penurunan angka kemiskinan sebanyak 500 ribu penduduk.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,01 juta atau 10,86 persen pada Maret 2016, berkurang dibanding September 2015 tercatat 28,51 juta orang atau 11,13 persen.
BACA JUGA: Dicopot, Ternyata Yuddy tak Dikasih Tahu Langsung
”Itu sudah merupakan angka yang luar biasa, yaitu terjadi penurunan jumlah kemiskinan sebanyak 500 ribu dari 11,3 persen menjadi 10,86 persen, ” ujar Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Rabu (27/7).
Menurut Khofifah, penurunan tersebut tidak lepas dari harga pangan yang mengalami kenaikan, sehingga berdampak signifikan terhadap pengeluaran warga miskin untuk pemenuhan kebutuhan pangan sebesar 73 persen.
BACA JUGA: Politikus PDIP: Ada Menteri yang Katanya...
Itu juga, lanjut Khofifah, didorong oleh upaya pemerintah dengan menggelar operasi pasar, untuk monitoring harga pangan dan melakukan proses stabilisasi harga, sehingga harga pangan bisa terjaga dan terjangkau.
”Kondisi inflasi menurun, berdampak terhadap harga beras yang memiliki signifikansi terhadap penurunan kemiskinan. Ini termasuk, mengalami La Nina dan asap kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, serta banyak kekhawatiran akan kekurangan pangan,” tandasnya.
BACA JUGA: NJOP Lahan Reklamasi Rp 20 Juta per Meter, Aguan: Tak Masuk Akal
Selain itu, perlu dilihat bahwa standar kemiskinan BPS terus meningkat dari Rp 344 ribu pada September 2015 menjadi Rp 354 ribu per kapita per bulan pada Maret 2016. ”Di sini, bisa dipahami bahwa sangat mungkin yang disebut miskin itu adalah orang dengan pengeluaran per bulan semakin tinggi dan juga kita semakin meningkatkan standar kemiskinan,” katanya.
Dari hasil data BPS tersebut, bisa menjadi referensi bagi kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah (pemda). Terlebih lagi dengan data kemiskinan itu ada yang berbasis di perkotaan mapun di perdesaan.
”Dibutuhkan intervensi di daerah-daerah dan mesti di-upgrade dari percepatan kesejahteraan, kemudian dibikin rincian agar jika ada desa sudah terpetakan, sehingga bisa dilakukan lebih komprehensif,” tegasnya. (nas/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PPP Minta Hiruk-pikuk Reshuffle Sejalan dengan Kinerja Menteri
Redaktur : Tim Redaksi