jpnn.com - PENANGANAN korban bencana erupsi Gunung Sinabung, Karo, Sumut, sesuai instruksi Presiden, dikendalikan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Banyak persoalan yang muncul di balik bencana yang telah menjadi perhatian publik nasional itu.
BACA JUGA: Warga Lima Desa Diberi Rumah Seharga Rp30 Juta
Apa langkah yang akan dilakukan BNPB dan bagaimana tahapan-tahapannya? Berikut wawancara wartawan JPNN dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, kemarin (26/1).
Apa yang dilakukan BNPB dalam waktu dekat?
BACA JUGA: Gembok Ban Juga Berlaku Malam Hari
Jangan pendek, dua bulan ke depan, kita mengacu pada prediksi BMKG, yang menyebut bahwa erupsi Sinabung akan berakhir sekitar akhir Februari atau awal Maret. Maka kita fokus untuk pelayanan pengungsi, baik itu soal makanan, minum, air bersih, dan aspek kesehatannya. Ketersediaan logistik untuk makan minum cukup. Memang ada beberapa tempat kurang air. BNPB kemarin (Sabtu, 25/1) sudah mendatangkan 25 tangki air dari Medan, dari PU, PDAM, dan BPB Daerah. Air akan didistribusikan ke jambur-jambur. Juga untuk menyemprot debu-debu di jalanan karena kenyataannya hujan tak turun-turun. Tampaknya debu vulkanik mengganggu pertumbuhan awan.
Apa persoalan di jambur pengungsi?
BACA JUGA: Banjir, Pelayanan RS Lumpuh Total
Nah, ini warga pengungsi dari beberapa desa ada yang berada dalam satu jambur, campur aduk. Hal ini menyebabkan sulitnya pendataan. Ada yang datang dari jarak 10 kilo, bahkan ada yang datang saat ada pembagian bantuan. Sebenarnya, penduduk di radius 5 kilometer itu ada 5 ribu KK, sekarang yang datang ke jambur-jambur ada 9 ribu sekian. Yang tidak mengungsi pun ikut datang kalau ada bantuan, sehingga kita akan mencari data yang valid. Jumlah pengungsi tambah terus.
Solusinya seperti apa?
Tadi malam (Sabtu malam, red) kita rapat, kita kumpulkan seluruh kepala desa dari 29 desa asal pengungsi untuk pendataan dan distribusi bantuan, karena mereka yang tahu betul warganya. Nantinya, biar gampang, mereka yang berasal dari satu desa dijadikan satu saja. Tapi ini bukan perkara gampang karena ada yang tak mau dipindahkan. Ini masalah sosial.
Untuk program padat karya kapan dilakukan?
Untuk cash for work, padat karya, BNPB sudah tanya ke mereka. Ada yang minta diikutkan siskampling, nantinya ada yang ikut kerja membersihkan debu di jalan-jalan, membersihkan ladang, pohon-pohon jeruk dibersihkan dari debu. Waktunya kapan, belum kita tentukan, tapi mungkin selama 20 hari. Desember lalu juga 20 hari. Program ini dengan standar darurat. Setiap KK nanti diberi Rp50 ribu per hari per KK.
Mekanisme pengupahannya seperti apa?
Agar mudah, nanti kita gunakan koordinator pengungsi, kepala desa-kepala desa. Uangnya akan kita transfer lewat BRI ke rekening koordinatornya, dengan by name, by adress, by foto, berdasarkan data KK yang sudah ada. Kita transfer karena pengalaman Desember, yang ditangani PNPM Mandiri, uangnya tidak cepat diterima karena prosedur birokrasi.
Untuk sektor pendidikannya seperti apa?
Seperti sudah saya sampaikan ke kawan-kawan wartawan, nantinya ada bantuan beasiswa dari Kemendikbud. Itu beasiswanya untuk SD, SMP, SMA, hingga yang kuliah. Besanya Rp 450.000 per siswa untuk 2.815 siswa SD, untuk SMP sebesar Rp 750.000 per siswa untuk 2.052 siswa. Yang SMA menerima Rp 1 juta, untuk 1.141 siswa SMA. Untuk mahasiswa Rp2,5 juta. Tapi jumlah yang mahasiswa ini masih dalam proses pendataan.
Juga akan ada bantuan dari Kemendikbud berupa seragam sekolah, buku pelajaran, perlengkapan sekolah, tenda belajar, dan program trauma counseling. Nantinya bantuan disalurkan lewat Dinas Pendidikan Karo setelah 7 Februari, yang totalnya mencapai Rp 4,6 milyar.
Yakin nantinya tepat sasaran?
Harus yakin. BNPB sudah membentuk tim, yang dinamai Tim Alfa, anggotanya terdiri 10 orang, dari unsur TNI, Polri, BPBD. Tim ini keliling terus, menampung keluhan-keluhan dari warga. Selama ini sudah banyak keluhan tapi tidak langsung dieksekusi. Nah, ke depan, setiap keluhan harus langsung dieksekusi, diselesaikan. Soal sanitasi masih buruk, MCK tak baik, bahkan ada yang mandi harus bayar. Masalah seperti ini akan langsung kita selesaikan.
Soal lahan pertanian yang tertutup debu misalnya, itu nanti kalau kena air hujan, lahan jadi keras. Maka nanti ada solusi dari Kementerian Pertanian, yang akan membantu traktor untuk menggarap lahan. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gagas Kerja Sama Grup Lippo, Bupati Diprotes
Redaktur : Tim Redaksi