jpnn.com, JAKARTA - Ketua Panja Mafia Tanah DPR Junimart Girsang mendorong Kementerian ATR/BPN segera menyelesaikan persoalan pertanahan.
Mulai dari sertifikat ganda hingga kasus raibnya warkah dan buku tanah di kantor BPN. Bahkan dugaan keterlibatan oknum jenderal polisi aktif yang disampaikan pada rapat dengar pendapat umum (RDPU) korban mafia tanah dengan Panja Mafia Tanah, Rabu (3/11).
BACA JUGA: Sofyan Djalil: Kalau Orang Luar Terlibat Mafia Tanah Mudah Diberantas
"Masalah yang muncul akibat diterbitkannya dua sertifikat tanah atas satu bidang tanah yang sama, ini terjadi bukan di satu lokasi atau daerah, tapi di beberapa daerah dan raibnya warkah, buku tanah dari kantor ATR/BPN,” ungkap Junimart.
Dia juga meminta Satgas Mafia Tanah yang dibentuk Presiden Joko Widodo dapat bekerja dengan independen tanpa melibatkan orang-orang dari Kementerian ATR/BPN.
BACA JUGA: Modus Mafia Tanah yang Harus Diketahui, Hati-hati dengan Orang seperti Ini
Langkah tersebut diyakini dapat membuat Satgas Mafia Tanah bergerak cepat dan menindak para oknum BPN yang terlibat mafia tanah.
"Untuk mengusut tuntas permafiaan ini dan menghindari kebocoran informasi maka ATR/BPN tidak perlu dilibatkan dalam tim Satgas," tandasnya.
BACA JUGA: Mafia Tanah Kalang Kabut, Kini Siapkan Serangan Balik, Inikah Sosok yang Dibidik?
Sementara itu, dalam RDPU disampaikan dugaan keterlibatan oknum jenderal polisi aktif dalam kasus penyerobotan tanah milik warga Kota Medan atas nama Caroline dan Helen di Jalan Amplas, Kelurahan Sei Rengas Permata.
Kecurigaan itu disampaikan Marimon Nainggolan selaku kuasa hukum pemilik tanah.
Menurut Marimon, dugaan keterlibatan oknum jenderal polisi aktif melalui pemasangan spanduk atas tanah milik kliennya.
Di spanduk itu tertulis bahwa tanah tersebut milik oknum jenderal polisi aktif.
"Sehingga kami menduga ada keterlibatan oknum jenderal Polri aktif dalam permasalahan atas tanah ini yang bertujuan untuk mengintimidasi dan tindakan oknum jenderal polisi ini sangat meresahkan," kata Marimon Nainggolan di pertemuan tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus mengatakan aksi penyerobotan tanah tersebut lebih tepatnya disebut sebagai aksi perampokan yang tentunya juga diduga melibatkan oknum petugas BPN.
"Ini bukan mafia lagi, ini perampokan terhadap tanah yang di-backup oleh pihak tertentu dan pihak yang ada di dalam BPN," tegas Guspardi.
Menanggapi hal itu, Junimart Girsang menegaskan pihaknya sangat menyayangkan adanya dugaan keterlibatan dari oknum jenderal polisi tersebut.
"Saya pribadi meminta bahkan mendesak agar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil sebaliknya segera mundur dari jabatannya jika tak kunjung bisa menyelesaikan masalah sindikasi mafia pertanahan ini," ujar Junimart.
Menurutnya, tidak mungkin bisa ada oknum jenderal polisi aktif diduga menyerobot tanah milik warga jika tidak ada campur tangan dari orang dalam di BPN. (mrk/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hati-hati, Jaga Sertifikat Tanah Anda, Begini Cara Mafia Beraksi
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi