Junimart Girsang Beri Saran ke Mendagri Tito Soal Solusi Menekan Anggaran Pemilu

Rabu, 13 April 2022 – 22:43 WIB
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyampaikan saran kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang dapat menekan anggaran Pemilu 2024.

Salah satunya melalui pinjam pakai kantor milik pemerintah untuk dijadikan tempat anggota maupun staf sekretariat KPU dan Panwaslu berkantor.

BACA JUGA: Atlet Muaythai Berprestasi Babak Belur Dianiaya Mantan Pelatih, Motifnya Tak Disangka

"Untuk meminimalisir anggaran penyelenggaraan Pemilu, saya meminta kepada Mendagri agar memberikan pinjam pakai atas kantor atau bangunan milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk digunakan sebagai kantor oleh KPU dan Bawaslu di daerah," kata Junimart, Rabu (13/4).

Hal itu disampaikan Junimart di sela rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Gedung Parlemen, Rabu (13/4) di Jakarta.

BACA JUGA: AKBP Yusantiyo Ungkap Motif Sandi Nekat Habisi Pelajar SMA Ini, Ternyata

Junimart berharap seusai diselenggarakannya rapat dengar pendapat (RDP) itu Mendagri Karnavian dapat segera menyurati para kepala daerah dan pihak-pihak terkait untuk memberikan fasilitas pinjam pakai bangunan tersebut.

"Harapannya, setelah RDP ini sebagai tindak lanjut Pak Menteri bisa menyurati para kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota," ujarnya.

Menurut politisi PDI-Perjuangan itu terobosan tersebut penting dilakukan sebagai upaya penghematan anggaran dalam rangka penyelenggaraan pemilu.

"Kita bisa bayangkan, ada berapa banyak provinsi dan kabupaten, kota yang hingga saat ini masih belum memiliki kantor KPU dan Bawaslu secara permanen," kata Junimart.

Junimart mengatakan dalam hal penyelenggaran Pemilu 2024 mendatang, KPU dan Bawaslu harus mampu melakukan minimalisir anggaran, dengan tetap memperhatikan aspek-aspek resiko sebagaimana yang terjadi di Pemilu 2019 silam.

"KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu, harus bisa meminimalisir anggaran. Tentu anggaran yang diusulkan juga yang rasional supaya tidak terulang seperti yang sebelumnya, banyak yang menjadi korban para penyelenggara, bahkan ada yang meninggal, kita enggak mau terulang lagi," paparnya. (mrk/jpnn)


Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler