jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang meminta Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto segera melakukan 'bersih-bersih' mafia tanah di internalnya, mulai dari jajaran kantor pertanahan di daerah hingga kementerian.
Hal itu disampaikannya menyusul penangkapan empat pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga terkait sindikat mafia tanah.
BACA JUGA: Penangkapan 4 Oknum Pejabat BPN Jadi Momentum Memberantas Mafia Tanah
Pasalnya, Junimart menilai persoalan mafia tanah tidak kunjung usai karena mental kinerja oknum internal BPN yang bekerja sama secara sistematis, masif dengan para mafia pertanahan.
"Dari awal saya sangat tidak setuju pembentukan satgas mafia tanah itu melibatkan unsur ATR/BPN di dalamnya, karena itu malah akan menimbulkan conflict of interest," tegas Junimart melalui keterangan yang diterima, Selasa (19/7).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan asus surat warkah yang ada di BPN, namun raib entah kemana.
BACA JUGA: Oknum Pegawai BPN Ditangkap Polisi Terkait Mafia Tanah, Jubir Menteri Bilang Begini
Selain itu, kasus juru ukur tanah bekerja bisa by order, bahkan asal ukur tanpa menggunakan titik koordinat yang sahih.
"Kejadian yang sangat mempermalukan Pak Presiden Jokowi, ketika 300 sertifikat berdasar redis, PTSL yang beliau bagikan di Jasinga Bogor kepada masyarakat, ternyata bermasalah," ungkapnya.
BACA JUGA: Perangi Mafia Tanah, BPN Fokus Percepat Digitalisasi
Karena itu, legislator dari Dapil Sumatera Utara III itu berharap integritas dan komitmen Menteri Hadi Tjahjanto yang merupakan eks Panglima TNI untuk memberantas mafia tanah yang sudah menggurita, dan harus segera dipertanggungjawabkan secara konsisten dan konsekuen.
"Evaluasi di internal kementerian sudah harus dilakukan dalam rangka bersih-bersih dari tingkat Kasi di Kantah, Kanwil sampai ke kementerian," tandas Junimart Girsang. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi