jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadikan digitalisasi jadi senjata utama untuk menghadapi tantangan dalam pengembangan bisnis mikro dan ultra mikro.
Hal itu dilakukan seiring dengan lini usaha baru Holding Ultra Mikro (UMi) bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM.
BACA JUGA: BRI Mendukung Penuh Perkembangan Fintech via Berbagai Produk Perbankan
Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan terdapat dua tantangan utama dalam menangani bisnis mikro dan UMi.
Pasalnya, operational cost dan operational risk khususnya pada pelayanan nasabah yang dilakukan secara manual cukup tinggi.
BACA JUGA: Transformasi BRI Sejalan dengan INDI 4.0
“Digitalisasi bisa dijadikan senjata utama dalam menghadapi kedua tantangan tersebut. Melalui digitalisasi, tingginya operational cost dan operational risk yang lebih disebabkan karena human error akan lebih terkendali,” imbuhnya.
Kendati demikian, digitalisasi juga memiliki tantangan tersendiri dikarenakan banyaknya masyarakat di Indonesia yang masih belum melek digital.
BACA JUGA: Rights issue Holding Ultra Mikro Bikin Kapitalisasi Pasar BBRI Pecar Rekor Baru
Sunarso menyebutkan transisi menuju masyarakat digital pun membutuhkan usaha lebih.
Di masa mendatang, dia menyebut, perusahaan yang akan mendorong SDM agar lebih berperan di garis depan.
"Berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai penyuluh digital yang mengajari masyarakat secara digital," beber dia.
Sunarso menjelaskan digitalisasi di masa pandemi ini mempercepat proses akselerasi di masyarakat.
Dia mencontohkan penggunaan BRImo terus menunjukan peningkatan signifikan hingga mencapai 86,7 persen dari 11,7 juta pengguna per Juni 2021.
Pengguna QRIS melalui BRI terdapat sekitar 1 juta merchant per September 2021 atau meningkat 700 persen.
"Sepanjang 2021 jumlah transaksi melalui e-channel BRI menembus 5,7 miliar," ungkap dia.
Selain itu, pihaknya sangat optimistis kredit (industri perbankan) akan tumbuhan dengan baik.
"Karena di saat perbankan lain tumbuh satu persen, di BRI kredit mikro mampu tumbuh 17 persen,” ujarnya menambahkan.
Prioritas Holding UMi
BRI telah merampungkan aksi korporasi rights issue dengan nilai total Rp 95,9 triliun Seperti diketahui, dalam rangka pembentukan holding ultra mikro.
Adapun sebesar Rp 54 triliun di antaranya berupa non cash berbentuk inbreng saham pemerintah di Pegadaian dan PNM. Selebihnya, Rp 41 triliun adalah dana tunai dari investor publik.
Bahkan, rights issue BRI ini pun mengalami oversubscribe sampai 1,53 persen.
Sunarso pun menjelaskan dana segar yang digunakan untuk membiayai Holding UMi lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan sekitar 14 juta pelaku usaha ultra mikro.
Pengusaha mikro selama ini dinilai sama sekali belum mendapatkan kucuran dana pengembangan usaha.
Riset perseroan menunjukkan bahwa pada 2019 terdapat sekitar 46 juta pengusaha UMi di tanah air. Berdasarkan jumlah itu sekitar 20 juta sudah terlayani lembaga keuangan formal seperti Bank, BPR, koperasi simpan pinjam, dan fintech.
Ada pula sekitar 26 juta pelaku usaha UMi yang belum terlayani Lembaga keungan formal. Bahkan, terdapat 14 juta yang belum terlayani sema sekali.
“Maka fokus BRI diarahkan untuk mempercepat dalam memberikan layanan kepada yang belum disentuh lembaga keuangan formal yang sebanyak 14 juta," ungkap Sunardso.
Selanjutnya, BRI akan mengembangkan usaha mikro yang sudah dilayani rentenir atau yang pinjam ke kerabat dan lain-lain, untuk dapat dimasukan ke dalam sistem keuangan yang formal.
"Saya kira itu dulu yang paling penting yang menjadi prioritas dalam waktu dekat ini,” tuturnya.
Menurutnya, untuk pengusaha mikro yang menerima KUR paling banyak adalah di Jawa dan Bali serta sebagian Sumatra. Pihaknya akan melihat kepadatan penduduk dalam satu wilayah atau density dalam melakukan pemberdayaan dan penyaluran kredit.
“Di semua lini akan ada proses digitalisasi sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah, mulai dari area perkotaan, sub urban yang juga sudah banyak digital minded, sehingga diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Intinya pemerataan tetap kita lakukan dan sasarannya per 100 kepala keluarga berapa yang dapat sentuhan pembiayaan dari lembaga keuangan formal,” tegas Sunarso. (jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia