jpnn.com, JAKARTA - Kritik yang dilontarkan Ketua MPR Zulkifli Hasan ke pemerintah saat memimpin sidang tahunan yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Kamis (16/8) memanen kecaman. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris, ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu telah menggunakan acara kenegaraan untuk politik partisan.
Charles mengatakan, merujuk Pasal 66 Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 maka sidang tahunan merupakan forum untuk memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja. “Jadi bukan forum untuk politik partisan,” kata Charles di Jakarta, Kamis (16/8).
BACA JUGA: Ahmad Basarah Ditetapkan Sebagai Ketua PAH I MPR RI
Lebih lanjut Charles mengatakan, Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD merupakan forum terhormat dan pemersatu menjelang peringatan hari kemerdekaan RI yang diperingati setiap 17 Agustus. Sayangnya, katanya, Zulkifli justru menjadikan Sidang Tahunan MPR 2018 untuk membawa agenda politik partainya.
“Ini malah dijadikan forum partisan. Jelas, Ketua MPR kali ini bukan seorang negarawan,” ujarnya.
BACA JUGA: Ini Proyeksi Pemerintah soal Kurs Dolar AS dalam RAPBN 2019
Legislator dari DKI Jakarta itu menyebut kritikan Zulkifli tak terlepas dari sikap politik PAN yang ikut mengusung duet Prabowo Subianto - Sandiaga S Uno sebagai penantang Jokowi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Padahal, Zulkifli memimpin sidang tahunan bukan dalam kapasitas sebagai ketua umum PAN, melainkan ketua MPR.
“Jadi Pak Zulkifli seharusnya sadar bahwa dia berpidato sebagai ketua MPR, bukan ketum PAN yang sudah mendukung kubu lain sehingga dia terlihat sangat bersemangat mengkritik Jokowi,” ujarnya.
BACA JUGA: Ih, Bang Zulkifli Hasan Jangan Genit dong
Charles pun membela Jokowi dengan menyebut kritikan Zulkifli tak berbasis data. Sebagai contoh, Zulkifli menyebut kenaikan harga sembako dan pelemahan daya beli masyarakat.
Charles lantas mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2018 yang mencatat inflasi di angka 3,18 persen. Menurutnya, inflasi rendah itu belum pernah terjadi pada pemerintahan sebelumnya.
“Jadi kalau Pak Zulkifli menyebut harga-harga mahal, mana datanya?” ujar Charles.
Bahkan, kata Charles, data BPS menunjukkan angka kemiskinan saat ini sudah di bawah 10 persen atau satu digit. Hingga Maret 2018, angka kemiskinan sebesar 9,82 persen atau 25,95 juta jiwa.
Padahal pada MAret 2015, jumlah penduduk miskin masih mencapai 28,59 juta jiwa. “Jadi turun signifikan dan ini terendah dalam sejarah,” katanya.
Karena itu Charles menyarankan kepada Zulkifli agar melontarkan kritik dalam forum yang tepat dan berbasis data. “Jadi bukan asal omong,” ujarnya.(jpg/ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Misbakhun Mengkritik Pidato Ketua MPR
Redaktur : Tim Redaksi