jpnn.com, JAKARTA - Eks Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai menjadi kepala daerah hingga presiden harus mengeluarkan ongkos yang besar. Hal itulah yang mendorong terjadinya praktik korupsi.
“Mau jadi bupati ongkosnya berapa. Mau jadi gubernur ongkosnya berapa. Mau jadi presiden apalagi ongkosnya lebih tinggi lagi menyebabkan butuh sponsor,” kata JK seusai acara penandatangan MoU Dewan Masjid Indonesia (DMI) dan KPK terkait pendidikan antikorupsi di Kantor DMI, Jakarta, Kamis (13/4).
BACA JUGA: Astaga, Hasil Korupsi Bupati Kapuas Dipakai untuk Ongkos Politik di Pilgub dan Istrinya di DPR RI
Ketua umum DMI itu menerangkan sponsor akan mengeluarkan uang yang dalam kata lain ialah investasi.
Uang yang dikeluarkan sponsor tentunya harus kembali.
BACA JUGA: Hilangkan Ongkos Politik Demi Pemimpin yang Bermutu!
“Itulah yang kemudian sebabkan adanya suatu gap-gap antarmasyarakat dan kemudian jadi orang berbuat tidak sesuai dengan aturan yang ada, untuk penuhi tadi,” jelas dia.
Meski demikian, JK mengatakan sistem pencegahan korupsi Indonesia sudah baik.
BACA JUGA: Tekan Ongkos Politik, Anies-Sandi Lakukan Terobosan dalam Berkampanye
Namun, dia menilai sistem itu harus lebih baik lagi untuk mencegah adanya suatu ketimpangan yang sebabkan adanya ongkos tinggi dalam politik.
Di sisi lain, kata JK, kesadaran masyarakat mengenai sikap antikorupsi harus diperkuat.
“Harus hidup sederhana. Karena kalau hidup sederhana anda tidak maju untuk korupsi. Tetapi juga ada batasnya hidup sederhana itu. Maka tentu ada dua hal, pertama kita sendiri harus berbuat lebih baik lagi. Atau yang kedua ialah bagaimana masyarakat itu mempertinggi wirausahaan sehingga timbul alternatif untuk maju tanpa korup,” kata dia. (Tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Hal Pemicu Mahalnya Ongkos Politik
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga